HELOINDONESIA.COM - Presiden Prabowo Subianto telah menorehkan tonggak sejarah baru dalam pengembangan industri otomotif nasional. Melalui kebijakan tegasnya, seluruh menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih kini diwajibkan menggunakan mobil produksi dalam negeri.
Hal ini diketahui dari Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu." Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," katanya dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).
Makin melebar kemana-mana
Baca juga: Keponakan Presiden Prabowo Akan Melaporkan Kasus Ipda Rudi Soik ke Presiden
Menurut Anggito, Pindad telah merancang mobil dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 70 persen.
Langkah berani Prabowo tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, tetapi juga menjadi katalisator bagi inovasi dan pertumbuhan teknologi di sektor otomotif tanah air.
PT Pindad, perusahaan BUMN yang selama ini dikenal sebagai produsen alat pertahanan, kini semakin memperluas portofolio produknya dengan menghadirkan berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil penumpang.
Beberapa model andalan Pindad seperti Maung dan MV3 Garuda Limousine telah berhasil menarik perhatian publik, bahkan digunakan langsung oleh Presiden Prabowo.
Maung, misalnya, hadir dalam beberapa varian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai medan. Mulai dari Maung Tangguh yang didesain tanpa pintu untuk mobilitas maksimal, hingga Maung Jelajah dan Maung Komando yang dilengkapi dengan atap keras dan lunak.
Sementara itu, MV3 Garuda Limousine yang dikembangkan khusus untuk kebutuhan kepresidenan, menawarkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang luar biasa dengan fitur antipeluru dan kecepatan maksimum hingga 100 km/jam.
Dengan penggunaan mobil produksi dalam negeri, pemerintah tidak hanya mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan devisa negara. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pengembangan UMKM yang bergerak di sektor pendukung otomotif.***
