KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Pelabuhan Niaga Kendal yang dibangun untuk mendukung kegiatan di Kawasan Industri Kendal atau KIK hingga saat ini belum bisa efektif dioperasionalkan. Padahal keberadaan pelabuhan tersebut dinilai penting untuk menarik para investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah terutama di Kawasan Industri Kendal (KIK).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kendal Mohammad Eko menjelaskan, belum operasionalnya pelabuhan niaga tersebut lantaran kondisi kondisi kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan, ditambah kondisi breakwater (pemecah ombak) juga banyak yang sudah rusak.
Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN
"Pelabuhan niaga memang sejak pembangunan sampai sekarang ini sama sekali belum efektif beroperasi. Itu karena disebabkan kondisi pelabuhannya dangkal. Disatu sisi breakwater-sudah banyak yang rusak. Dan tentunya akibat banyak breakwater yang rusak juga menjadi pemicu cepatnya proses pendangkalan," jelas Mohammad Eko, Rabu 21 Februari 2024.
Namun, menurutnya untuk memperbaiki kondisi tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar.
"Seandainya itu dioptimalkan memang memerlukan anggaran yang cukup besar, kalau untuk memperbaiki kondisi kolam, breakwater, alur, pengerukan dengan keuangan pemerintah daerah sepertinya terlalu berat," jelas Kadishub Kendal.
Memberikan Solusi
Untuk itu, pihaknya terus mendorong kepada pemerintah pusat maupun provinsi agar dapat segera memberikan solusi terkait dengan pengerukan kolam, alur maupun perbaikan breakwater.
"Beberapa kali juga susah kita dorong, kita usulkan ke pusat terkait untuk pengerukan maupun perbaikan breakwater. Karena saya yakin kalau itu sudah beeoperasi dampaknya sangat luar biasa," tandasnya.
Baca juga: KDRT, Suami di Purbalingga Pukul Istri dengan Kayu hingga Meninggal
Mohammad Eko menambahkan, pada akhir 2022 telah dilakukan penghitungan anggaran proses pengerukan kolam pelabuhan yakni bisa mencapai sekitar Rp 106 miliar
"Kalau sekarang pasti sudah bengkak lagi. Anggaran yang ada disitu kan memang ada dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kalau di Pemkab Kendal sih kewenangannya di daratnya," tambah Eko.
Dirinya berharap, Pelabuhan Niaga Kendal ini dapat menjadi fokus dari pemerintah pusat sebagai langkah untuk mendukung perkembangan KIK. (Anik)
