HELOINDONESIA.COM - Ketua Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Syamsul Bahri, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Tim Siber Kejaksaan Agung dalam pengembangan penyidikan kasus Ronald Tanur.
Kasus tersebut kini mengarah ke dugaan korupsi besar senilai Rp1 triliun yang melibatkan sosok berinisial ZR, seorang mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung (MA) sekaligus Eksekutif Produser Film Sang Pengadil.
Bahri menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam kasus ini, namun juga mencerminkan keprihatinannya terhadap institusi yang baru-baru ini dikejutkan oleh skandal ini, menyusul kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022 terhadap sejumlah hakim agung dan ASN di MA.
"Kasus yang melibatkan oknum ZR ini menjadi tamparan keras bagi para hakim yang bekerja dengan integritas tinggi. Seharusnya MA segera berbenah untuk menjaga citra dan kepercayaan publik," kata Bahri.
Peristiwa ini datang di tengah momentum baru setelah pelantikan Ketua Mahkamah Agung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan juga telah diberikan terhadap upaya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim. Namun, dugaan keterlibatan mantan pejabat MA dalam korupsi justru merusak suasana positif ini.
Bahri mendorong Mahkamah Agung agar segera melakukan pembenahan internal dan eksternal. Ia mengusulkan peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi (IT) yang ketat untuk memonitor aktivitas para hakim dan ASN, baik yang aktif maupun pensiunan.
Langkah ini bertujuan menghindari keterlibatan mereka dalam jaringan percaloan kasus atau tindakan kriminal serupa.
"Pengawasan melalui CCTV di ruang kerja dan monitoring aktivitas ponsel ASN MA bisa menjadi langkah preventif," ujar Bahri, menambahkan bahwa evaluasi rutin setiap tiga bulan oleh pimpinan MA sangat diperlukan.
Selain itu, Bahri menekankan agar Humas MA lebih proaktif dan kreatif dalam melaksanakan fungsinya.
"Humas harus lebih pandai menjalin sinergi dengan media dalam menjalankan program kerja tanpa bergantung pada anggaran semata. Hargai kehadiran media di setiap kegiatan MA," ujarnya.
Bahri juga mengingatkan bahwa Wakil Ketua MA Non-Yudisial, Haji Suharto, pernah menyampaikan pentingnya peran humas dalam mensosialisasikan produk hukum peradilan kepada publik.
Dengan munculnya kasus ZR yang menyita perhatian publik, Bahri berharap penyelesaiannya dapat berlangsung cepat dan tidak berlarut-larut hingga mencemari citra peradilan.
"Kami berharap MA segera introspeksi dan melakukan pembenahan untuk mempertahankan jati diri sebagai lembaga yang berintegritas tinggi,” pungkasnya.
FORSIMEMA-RI dan IKAHI berharap kasus ini dapat segera dituntaskan tanpa politisasi dan mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.
