SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan target swasembada pangan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan pangan nasional.
Hal itu terlihat saat Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan, yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa 31 Desember 2024.
Baca juga: Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kendal Turun, Kecamatan Kaliwungu Terbanyak
Rapat koordinasi diikuti oleh menteri-menteri di bawah Kemenko Pangan, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional dan lainnya.
Selanjutnya hadir pula Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, DPRD, Kepala OPD, bupati dan wali kota.
Menurut Nana, kerja sama dengan berbagai pihak diperlukan dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Dalam hal swasembada pangan ini perlu adanya kebersamaan, kerja sama dan sinergi dari pusat sampai daerah, ini harus menyambung, saling membantu, saling mendukung dari pusat sampai daerah. Start sudah dimulai, tahun 2025 sudah mengurangi impor padi, gula, garam, jagung,” kata Nana.
Tingkatkan Pangan
Ditambahkannya, pemprov berkomitmen untuk meningkatkan pangan. Walaupun Jateng diakui merupakan salah satu lumbung pangan nasional, atau lumbung padi nasional, namun pihaknya tetap akan meningkatkan pangan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
Terkait swasembada pangan, termasuk masalah pertanian seperti bagaimana irigasinya, penyuluh pertanian, termasuk pompanisasi yang sudah dilaksanakan, Nana menyampaikan, Jateng termasuk daerah yang dilakukan optimalisasi dan penambahan lahan baru.
Misalnya, luas tambah tanam, Jawa Tengah untuk padi sudah melebihi target, yaitu hingga November sudah 115,86 persen, atau artinya sudah melewati target dari pemerintah pusat.
“Juga masalah perkembangan distribusi pupuk. Memang pupuk ini menjadi kendala. Sekarang sudah mulai bagus artinya pemerintah memperhatikan, pendistribusian sampai ke kios-kios sudah jelas. Kemudian masalah pemberdayaan peternak lokal untuk program makan bergizi gratis. Jadi ini merupakan investasi untuk Indonesia ke depan. Mulai anak-anak, anak-anak kita ini harus memiliki asupan makan yang bergizi,” ujarnya.
Baca juga: Kilas Balik Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang 2024
Nana melanjutkan, masalah perbaikan budidaya ikan juga disinggung dalam rakor bidang pangan tersebut. Diharapkan, sebagai negara maritim, kebutuhan ikan yang kaya vitamin bagi masyarakat juga menjadi perhatian.
Terkait masalah irigasi, Nana menuturkan, di Jawa Tengah saat ini kondisi irigasi baru 33,7 persen dalam kondisi baik. Selebihnya mayoritas rusak ringan, kemudian lainnya rusak. Sedangkan untuk kabupaten/ kota yang tidak memiliki anggaran, maka akan ditarik ke atas atau dibantu pemerintah pusat.
“Masalah irigasi ini hampir sama dengan jalan. Irigasi A kewenangan pusat, irigasi B kewenangan provinsi, dan C kewenangan kabupaten/kota. Memang paling besar milik kabupaten/kota yang dalam hal ini perlu perbaikan-perbaikan,” ujarnya.
Program Prioritas
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pihaknya melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jateng. Ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya Jabar dan Lampung, untuk membahas program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan.
“Karena itu tidak mungkin hanya pusat tapi dibutuhkan satu visi, satu misi, karena kita satu tim, pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus sama semangatnya. Tujuan kita swasembada pangan secepat-cepatnya dalam artian luas. Yaitu, ada gula, garam, jagung, beras dan lain-lain,” kata Zulhas, sapaan akrabnya di lokasi.
Menurutnya, ada dua hal yang dilakukan, yaitu optimalisasi yang ada. Jateng terkenal dengan lumbung pangan, maka optimalisasinya antara lain irigasi. Pihaknya meminta lahan-lahan tadah hujan atau yang tidak ada irigasinya segera dilaporkan walaupun pihaknya sudah punya data di PU, tapi ini diharapkan lebih detail, lebih tepat, dan lebih cepat.
“Ada hampir 30-40 persen Jateng yang tidak irigasinya. Kedua, tidak bisa dibangun irigasi karena tidak ada bendungannya. Nah itu bisa dengan pompa. Pompanisasi, cepat dilaporkan,” jelasnya. (Aji)
