SEMARANG, HELOINDONESIA.COM - Perlunya reformasi birokrasi yang lebih baik, masih kurangnya jumlah staf sekretariat, dan kantor sekretariat yang kurang representatif dan kurang mendukung untuk bekerja.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kota Semarang Euis Noor Faoziah SPd saat menjadi narasumber dalam kegiatan rakor Evaluasi Tata Kelola Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kapasitas Bawaslu Kota Semarang di Semarang, Jumat, 14 Maret 2025.
''Dari sisi kelembagaan, di antara tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu lalu adalah jumlah staf sekretariat yang terbatas, dan kantor yang kurang representatif. Sekretariat Baswalu pernah kebanjiran, sehingga kami harus menyelamatkan dokumen,'' kata Euis.
Selain Euis Noor Faoziah, pembicara lainnya yaitu dosen Fakultas Hukum Unnes Dani Muhtada SAg MAg MPA PhD. Kegiatan itu juga diikuti oleh perwakilan partai politik, Kesbangpol Kota Semarang, organisasi kemsyarakatan, organisasi mahasiswa, karangtaruna, kelompok disabilitas, dan media.
Euis Noor Faoziah yang menjadi pembicara pertama memaparkan catatan evaluasi terkait kelembagaan, perekrutan pengawas badan adhoc, dan peningkatan kapasitas.
Dalam hal evaluasi perekrutan, Euis mengatakan tahapan perekrutan/timeline yang saling beririsan antara pembentukan badan adhoc dan pengawasan tahapan, serta regulasi yang kurang berpihak kepada perempuan hanya memperhatikan kuota 30% perempuan bukan sebuah kewajiban keterpenuhan.
Apresiasi atas Pencegahan
Di bagian lain, Dani Muhtada dari F Unnes mengapresiasi kinerja Bawaslu Kota Semarang. Dia mengatakan tingkat partisipasi Pemilih di Jawa Tengah termasuk yang tertinggi nasional atau hampir 90 persen. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran Bawaslu seperti pencegahan yang sudah dilakukan sebanyak 29.640 pencegahan selama penyelenggaraan Pemilihan 2024 di Jawa Tengah.
Adapun di Kota Semarang, Dani mengapresiasi peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan. Setidaknya, Bawaslu Kota Semarang menangani 29 kasus dugaan pelanggaran Pemilihan 2024.
Baca juga: Baksos Ramadan, PIMAJT Gandeng MAJT dan Baznas Bagikan 1.530 Paket Sembako untuk Kaum Dhuafa
Dari pencapaian tersebut, Dani menilai perlu adanya penguatan peran Bawaslu. Salah satunya, penguatan kewenangan dalam penegakan hukum Pemilu, yakni dengan cara perbaikan regulasi dan kebijakan.
Dani menambahkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, yakni dengan cara peningkatan profesionalisme pengawas pemilu. Serta, perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi publik, yakni dengan cara meningkatkan keterbukaan dalam penanganan pelanggaran pemilu, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
“Demokrasi yang kuat tidak mungkin tercapai tanpa pemilu yang berintegritas. Pemilu yang berintegritas tidak mungkin terwujud tanpa kelembagaan Bawaslu yang kuat,” terangnya menutup paparan.
Dani juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Bawaslu, diantaranya menghadapi intervensi politik yang bertubi-tubi, anggaran yang terbatas, infrastruktur dan teknologi.
Sebelumnya, dalam sambutan saat membuka kegiatan, Anggota Bawaslu Kota Semarang Maria Goreti JRH mengapresiasi kerja sama stakeholder selama pengawasan, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Semarang berjalan lancar, tertib, dan aman.
“Meski Kota Semarang masuk dalam jajaran daerah yang mengikuti jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi karena adanya permohonan sengketa Pemilihan. Namun secara umum, pengawasan Pemilihan telah berjalan dengan baik,” tandasnya. (Aji)
