KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Anggota DPRD Kendal dari Partai NasDem yang tergabung dalam Fraksi Gerindra, Suwardi menyatakan ada beberapa catatan penting terkait penyampaian Bupati Kendal tentang Raperda RPJMD Tahun 2025-2029.
Dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi, dirinya mewakili Fraksi Gerindra memberikan catatan agar Pemerintah Kabupaten Kendal dibawah kepemimpinan Bupati Dyah Kartika Permanasari agar dapat meningkatkan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kendal.
"Pada prinsipnya kami mendukung apa yang disampaikan Ibu Bupati, tapi kami ada beberapa catatan, bahwa sesuai visi misi beliau kami berpesan agar meningkatkan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat. Dari sisi pendidikan, kesehatan dan bagaimana untuk mengurangi angka pengangguran. Itu adalah poin pertama," ujar Suwardi, Kamis 5 Juni 2025.
Baca juga: Wamensos RI, Tinjau Usulan, Lahan Sekolah Rakyat, di Kelurahan Bandengan Kendal
Suwardi menambahkan, pihaknya juga berharap Pemkab Kendal agar meningkatkan pembinaan dan meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kendal.
"Karena bagaimanapun yang namanya UMKM adalah salah satu penopang ekonomi di Kendal. Harapannya UMKM ini tumbuh kembang, sehingga nanti kemandirian akan tercapai," imbuhnya.
Catatan selanjutnya adalah hilirisasi produk-produk baik pertanian, peternakan dan lainnya. Terlebih saat ini Kabupaten Kendal menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah.
"Terutama padi, jagung, dan dari sektor peternakan ayam petelur itu kita nomor dua secara nasional. Ini belum sama sekali dilirik sama pemerintah daerah. Jadi kedepan kami berharap dengan hilirisasi ini, hasil panen jagung termasuk padi di Kendal jangan sampai keluar, karena untuk membangkitkan potensi ekonomi. Manfaatkan BUMD apalagi nanti dengan Koperasi Desa Merah Putih ini harus bisa kolaborasi," tegas Suwardi.
Berdayakan Warga
Politisi Partai NasDem yang sekaligus Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal ini juga berharap Kawasan Industri Kendal (KIK) harus memberdayakan warga Kendal.
"KIK itu ada di Kendal jadi harus utamakan warga Kendal. KIK juga harus berperan untuk meningkatkan potensi PAD di Kendal," tambahnya.
Baca juga: Bupati Magelang Sebut Sekolah Rakyat Selaras Program Seribu Sarjana
Dirinya juga menekankan dalam penggalian potensi PAD, Pemkab Kendal agar tidak hanya fokus terhadap sektor pajak PBB yang terkesan menindas rakyat kecil terutama karena fakta dilapangan banyak ditemukan bahwa Nilai Jual objek Pajak (NJOP) yang tidak sesuai
"Bahwa dalam penggalian potensi ini jangan hanya kita serta merta menindas rakyat kecil, utamanya dengan menaikkan PBB. Karena NJOP harga tanah di Kendal ini sebagian besar tidak sesuai di lapangan. Contohnya, tanah yang kena rob NJO nya terlalu tinggi. Itu perlu dievaluasi kembali," ungkap Suwardi.
Suwardi juga berharap, dalam penentuan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahunan program Bupati dan Wakil Bupati untuk lima tahun kedepan harus lebih terukur, transparan dan terbuka untuk menuju Kendal maju, mandiri, makmur, dan sejahtera. (Anik)
