KENDAL, HELOINDONESIA.COM - Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) penanganan konflik masyarakat atas rencana usaha tambang di desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, pada Senin, 23 Juni 2025 akhirnya selesai dengan kondusif.
Musdesus yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Tunggulsari ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan warga setempat setelah adanya mediasi atas penolakan usaha pertambangan yang sedianya akan dilaksanakan di wilayah tersebut.
Baca juga: Ada Pemotongan Anggaran UHC, Komisi D DPRD Kendal Panggil Dinas Kesehatan
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando mengatakan, meski sempat ada perbedaan pendapat dan sempat memicu ketegangan, musdesus yang juga dihadiri dinas terkait baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Kendal dan dan DPRD Kendal telah berjalan kondusif.
"Walaupun peebedaan pendapat tadi sangat runcing antara pro dan kontra. Artinya itu ada dinamika. Dari segi keamanan kami melihat masih aman," kata Febi sapaan akrabnya.
Ia berharap, hasil musdesus ini dapat menjadi dasar bagi dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan.
"Kami berharap musdesus ini menjadi dasar untuk ke provinsi. Kalau hasilnya sepakat menolak itu bisa jadi dasar bias keinginan masyarakat dari sisi sosial terpenuhi, tapi kalau dari sisi regulasi itu memang dasarnya ini," tuturnya.
Keputusan Bijak
Febi juga berharap, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah bisa mengambil keputusan secara bijak sehingga ke depannya tidak ada lagi aksi protes susulan dari warga Tunggulsari.
"Kalau tidak bijak nanti bisa dimungkinkan bisa melebar karena masyarakat merasa tidak puas. Jangan sampai dinas yang di provinsi tidak mau tahu tapi yang terkena imbasnya daerah. Yaitu konflik sosial, ada gerakan-gerakan demo," tandas Febi.
Baca juga: Rangkaian Hari Jadi ke-420, Pemkab Gelar Sepakbola Antarkecamatan Bupati Kendal Cup 2025
Kepala Badan Kesbangpol menegaskan, pihaknya bersama dinas terkait juga akan mengawal dan menguatkan hasil musdesus serta memberikan gambaran terkait kondisi di lapangan sehingga kedepan tidak ada lagi konflik di masyarakat akibat aktivitas penambangan.
"Nanti kami bersama beberapa dinas terkait akan ke provinsi untuk menguatkan biar kondisi wilayah disini tenang. Tidak hanya masyarakat yang pro dan kontra, tapi kami akan ke ESDM provinsi untuk memastikan proses disini itu seperti apa. Seperti kata ibu bupati kita itu melayani bukan dilayani," imbuhnya.
Dari hasil musdesus penanganan konflik masyarakat atas rencana usaha pertambangan di desa Tunggulsari ini, sebagian besar perwakilan masyarakat menolak aktivitas usaha tambang, dan hanya satu unsur yaitu dari karang taruna yang mengambil sikap netral.
Sementara, Kepala Desa Tunggulsari, Abdul Kamid berharap setelah musdesus ini masyarakat Tunggulsari dapat kembali rukun dan mentaati seluruh hasil keputusan musdes.
"Mudah-mudahan masyarakat bisa rukun lagi," ujarnya. (Anik)
