LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Tidak mudah menguak data tenaga ahli warisan kepemimpinan sebelumnya di Pemprov Lampung. Selain belum transparansi, pemerintah daerah juga kemungkinan belum mengetahui peta detail, biaya, dan kinerja ratusan tenaga ahlinya.
Helo Indonesia terus berusaha mengetahui tenaga ahli yang bertaburan di dinas-dinas dan organisasi pemerintahan daerah (OPD). Dari puzle-puzle informasi, Bappeda Provinsi Lampung yang paling banyak mengeluarkan APBD buat bayar jasa tenaga ahli.
Baca juga: Diperkirakan, Ada Ratusan Tenaga Ahli di Dinas dan OPD Pemprov Lampung
Diduga, lembaga yang dipimpin Elvira Ummihani yang paling banyak mengeluarkan APBD untuk tenaga ahli, hingga hampir Rp1 miliar per tahun atau tepatnya Rp789. 725.000 per tahun yang belum jelas keahlian dan kontribusinya.
Rengking kedua, bisik-bisik, Biro Otonomi Daerah Setdapro membelanjakan Rp360 juta, Biro Hukum konon senilai Rp240 juta, Badan Kepegawain Rp179. 952.000, Barang dan Jasa Rp77.160.000,menyusul kemudian Dinas Kelautan Rp29. 048.000.
Baca juga: Satu Tenaga Ahli Didepak, Mirza Masih Dibebani Warisan Ratusan Tenaga Ahli Bergaji
Dari keenam OPD, baru satu yang dihapuskan, yakni tenaga ahli Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekda Provinsi Lampung yang diduga berbau KKN senilai Rp241 juta per tahun.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meniadakan tenaga ahli yang digaji dari APBD. Dia mengangkat tenaga pendamping gubernur guna percepatan pembangunan tanpa digaji. Alasannya, sesuai peringatan BPK RI dan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo.
Namun, faktanya, para tenaga ahli warisan masa sebelumnya diam-diam masih berkeliaran di dinas dan OPD. Mereka tak jelas kompetensi dan kinerjanya, tak ada transparansi dari semua pihak soal yang satu ini.
Walau, pada saat pelantikan pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, Gubernur Mirza mengatakan jajarannya untuk transparan. Di era saat ini, tak mungkin lagi pemerintah tertutup terhadap informasi terkait kepentingan publik, katanya. (HBM)
-
