LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - DPP Konsorsium Pengawasan Audit Independent RI (DPP KPAI-RI) menyoal transparansi anggaran dan akuntabilitas Unit Kerja Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Lampung
Rencana, DPP KPAI-RI akan kembali menyuarakan perlawanan melalui Aksi Demonstrasi Jilid II pada pertengahan Juli nanti. Transparansi seharusnya menjadi roh dari setiap instansi publik, Badan Karantina Indonesia.
Ketua Umum DPP KPAI-RI, M. Yunus, menyampaikan bahwa pihaknya terus menerima laporan dari masyarakat dan pihak internal terkait indikasi permainan anggaran yang sarat kepentingan dan tidak mengindahkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi pengelolaan dana publik.
"Bagaimana rakyat percaya, jika laporan keuangan disimpan seperti rahasia negara, sementara anggaran itu bersumber dari uang rakyat?" tandas M. Yunus, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, program-program yang seharusnya bertujuan menjaga ketahanan pangan, biosekuriti, dan lalu lintas komoditas pertanian-ternak, justru terindikasi dimanfaatkan menjadi proyek-proyek ‘siluman’ yang sulit diawasi dan minim akuntabilitas.
KPAI-RI menegaskan bahwa Aksi Jilid II bukan sekadar teatrikal jalanan, melainkan bentuk perlawanan terhadap arogansi birokrasi yang memilih bungkam di tengah sorotan publik Pada Aksi Pertama 8 Juli lalu .
Dalam tuntutannya, KPAI-RI mendorong:
1. Audit investigatif anggaran Badan Karantina Indonesia, khususnya unit Lampung Anggaran Tahun 2023 - 2024 .
2. Keterbukaan semua dokumen pengadaan dan kegiatan anggaran 2023-2024.
3. Evaluasi terhadap oknum pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
4. Turunnya KPK, BPK, dan APIP untuk menyelidiki dugaan KKN.
Aksi Jilid II juga akan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, serta aktivis lingkungan sebagai simbol kolaborasi sipil melawan pembiaran sistemik terhadap dugaan praktik korupsi terselubung.
“Kalau yang dikarantina cuma ikan dan tanaman, lantas siapa yang mengkarantina mental pejabatnya?" Yunus . (Rls)
