LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---Kabupaten Lampung Timur kini menjadi sorotan nasional sebagai daerah pengirim pekerja migran (PMI) terbesar di Provinsi Lampung.
Bahkan, secara nasional menempati peringkat ke-8 tertinggi, demikian diungkapkan Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si, saat melaunching program 20 Desa Migran Emas di GOR Bumi Tuah Bepadan, Sukadana, Kamis (31/7/2025).
Desa Migran Emas merupakan inisiatif pemerintah pusat guna menciptakan desa-desa edukatif, maju, aman, dan sejahtera sebagai basis pemberangkatan PMI legal dan profesional.
“Lampung Timur bisa disebut sebagai lumbung PMI. Tapi mayoritas masih berangkat nonprosedural. Ini harus kita perbaiki bersama,” ujar Menteri Abdul Kadir dalam sambutannya.
90 Persen Masalah Terjadi pada PMI Ilegal
Menurut Karding, 90 persen persoalan PMI seperti overstay, kekerasan majikan, hingga pemulangan paksa berasal dari pekerja migran yang berangkat lewat jalur tidak resmi.
"Kalau resmi, negara bisa bantu. Kita tahu di mana mereka bekerja, dan kita punya akses intervensi hukum jika terjadi masalah,” katanya.
Pemerintah, lanjut Karding, kini menyiapkan kerangka perlindungan terpadu dari hulu ke hilir — dimulai dari desa sebagai titik awal rekrutmen calon PMI.
Perdes Wajib, Sekolah Calon PMI Disiapkan
Dalam kesempatan itu, Menteri juga menekankan bahwa seluruh desa yang masuk program Desa Migran Emas wajib memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan PMI, termasuk mekanisme pemantauan dan pendampingan warganya yang bekerja di luar negeri.
Lebih jauh, Kementerian P2MI mendorong pemerintah daerah membentuk Sekolah Calon PMI, yang tidak hanya memberikan informasi prosedural, tetapi juga pelatihan bahasa asing, etika kerja internasional, hingga simulasi kerja sesuai negara tujuan.
“Calon PMI ke Jepang misalnya, wajib paham bahasa dan budaya Jepang. Ini bukan sekadar kerja, tapi membawa nama Indonesia,” tandasnya.
Iming-Iming Rp5 Juta, Perlu Edukasi Masyarakat
Bupati Lamtim, Hj. Ela Siti Nuryamah, dalam pidatonya mengungkapkan kekhawatiran akan praktik calo dan agen ilegal yang menjanjikan pemberangkatan cepat dengan iming-iming uang senilai Rp5 juta per orang.
“Itu jebakan. Banyak keluarga tergoda karena alasan ekonomi, padahal anak mereka berangkat tanpa dokumen dan perlindungan hukum,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh program Desa Migran Emas, dan menginstruksikan seluruh kepala desa dan camat untuk proaktif memberikan edukasi dan pengawasan terhadap warga.
Kementerian Baru, Perhatian Serius Presiden Prabowo
Kementerian P2MI merupakan salah satu kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pasca-pelantikannya tahun 2024. Karding menyebut, keberadaan Kementerian ini menjadi jawaban atas kompleksitas dan lamanya pengabaian isu-isu pekerja migran Indonesia.
“PMI menyumbang devisa lebih dari Rp225 triliun tahun lalu. Tapi pelayanan mereka belum sebanding. Sekarang saatnya negara hadir penuh,” tegas Karding.
Dalam catatan Bank Dunia dan Bank Indonesia, PMI Indonesia tersebar di lebih dari 150 negara, dengan konsentrasi terbesar di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah.
Harapan Baru untuk Lampung Timur
Dengan adanya program ini, Menteri berharap Lampung Timur tak lagi dikenal hanya sebagai daerah pengirim, tetapi juga sebagai pelopor PMI yang berkualitas, legal, dan berdaya saing global.
“Migrasi harus bermartabat. Ini bukan sekadar cari uang, tapi soal martabat bangsa,” pungkasnya.(Sanda)
