LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Bandarlampung melihat adanya kepentingan politik atas kegaduhan SMA/K Singer. Ada pergeseran polemik dari persoalan pendidikan ke kepentingan politik.
"Pendidikan tidak boleh dijadikan arena konflik elite dan serangan politik," kata Ketua Eksekutif Kota LMND Bandarlampung, Marco Fadhillah lewat rilis yang diterima Heloindonesia.com, Kamis (29/1/2026). Namun, dia tak merinci konflik elite dan serangan politik seperti apa?
Baca juga: Wali Kota Eva Akan Tambah Rp5 Miliar buat SMA Siger pada APBDP 2026
Menurut Marco Fadhillah, kondisi tersebut berbahaya karena berpotensi menjadikan hak pendidikan anak-anak sebagai korban dari kegaduhan elite. Menurutnya, apabila ada persoalan administratif dan perizinan seharusnya duduk bersama.
Seluruh stakeholder, baik Pemkot Bandarlampung, Pemprov Lampung, kementerian terkait, serta masyarakat seharusnya duduk bersama mencari solusi, bukan menciptakan kegaduhan politik yang justru merugikan peserta didik, katanya.
Baca juga: Paradoks SMA Siger: Menolong yang Terpinggirkan, Menekan yang Bertahan
Pendapat Marco, pendidikan tidak boleh dijadikan arena konflik elite dan serangan politik. Perdebatan administrasi seharusnya diselesaikan oleh negara dan para pemangku kebijakan, sementara hak anak-anak untuk tetap bersekolah harus dijamin tanpa syarat, ujarnya.
LMND Kota Bandarlampung juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas pendidikan.
Baca juga: SMA Siger: Ketika Niat Baik Berhadapan dengan Hukum Negara
Setiap kebijakan yang bertujuan memperluas akses pendidikan rakyat semestinya didukung dan disempurnakan, bukan dilemahkan dengan pendekatan prosedural yang mengabaikan realitas sosial di lapangan.
“Oleh karena itu, LMND Kota Bandarlampung mendesak seluruh pihak untuk menghentikan kegaduhan politik dan segera memastikan keberlangsungan SMA Siger sebagai ruang pendidikan bagi rakyat," tegasnya.
Masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya karena konflik kepentingan dan lambannya birokrasi,” tutup Marco. (Rls/ Hajim).
