LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Lampung resmi membuka seleksi terbuka untuk tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang saat ini kosong. Di tengah fenomena ASN yang kian enggan mengejar jabatan struktural, Panitia Seleksi (Pansel) justru menantang lahirnya figur-figur terbaik untuk mengisi posisi strategis tersebut.
Pengumuman itu tertuang dalam Nomor 02/PANSEL-JPTP/III/2026 yang dirilis pada Jumat (27/3/2026).
Ketua Pansel, Dr. Marindo Kurniawan—yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Lampung—menegaskan bahwa seleksi ini terbuka bagi seluruh PNS yang memenuhi syarat, dengan prinsip transparansi dan kompetisi yang sehat.
“Tiga jabatan yang dibuka merupakan posisi strategis dalam mendorong kinerja pembangunan daerah,” ujarnya.
Adapun jabatan yang dilelang meliputi:
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Biro Perekonomian. Dua jabatan pertama berada pada level eselon II-a, sementara Kepala Biro Perekonomian berada pada eselon II-b.
Seleksi ini dilaksanakan dengan berlandaskan berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang ASN hingga aturan teknis dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta keputusan Gubernur Lampung terkait pembentukan Pansel.
Syarat Ketat, Seleksi Berlapis
Pansel menetapkan standar ketat bagi para pelamar. Selain harus berstatus PNS aktif di lingkungan pemerintah daerah se-Lampung dan memiliki pendidikan minimal S1/D4, pelamar juga wajib memenuhi kualifikasi pangkat, kompetensi, serta pengalaman jabatan.
Pengalaman minimal lima tahun di bidang terkait menjadi syarat utama. Di samping itu, pelamar harus memiliki rekam jejak yang bersih, integritas tinggi, serta nilai kinerja minimal “baik” dalam dua tahun terakhir.
Batas usia maksimal ditetapkan 56 tahun saat pelantikan. Syarat lainnya tak kalah penting: sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, serta tidak sedang dalam proses pemeriksaan.
Selain itu, pelamar juga diwajibkan melengkapi berbagai dokumen administratif, termasuk laporan pajak (SPT), LHKPN/LHKASN, SKCK, hingga surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi asal.
Pendaftaran Daring, 18 Dokumen Wajib
Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi BKN di https://asnkarier.bkn.go.id.
Pelamar diminta mengunggah dokumen dalam format digital sesuai ketentuan. Total terdapat 18 dokumen yang wajib dilengkapi, mulai dari identitas diri, ijazah, SK jabatan, hingga surat pernyataan dan pakta integritas.
Surat lamaran pun harus ditulis tangan, ditandatangani dengan tinta hitam, serta dibubuhi materai Rp10.000.
Jadwal Ketat, Proses Berjenjang
Seleksi berlangsung dalam beberapa tahap dengan jadwal yang telah ditentukan:
1. Pendaftaran: 27 Maret – 10 April 2026
2. Seleksi administrasi: 10 April 2026
3. Uji kompetensi: 13–14 April 2026
4. Pengumuman hasil uji kompetensi: 21 April 2026
5. Penulisan makalah dan wawancara: 22 April 2026
Pada tahap akhir, Pansel akan menetapkan tiga kandidat terbaik untuk masing-masing jabatan sebelum diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
Tanpa Biaya, Tapi Tanggung Risiko
Pansel menegaskan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. Namun, peserta tetap harus menanggung biaya pribadi, seperti pemeriksaan kesehatan, tes kejiwaan, bebas narkoba, serta pengurusan SKCK.
“Keputusan Pansel bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Marindo. Ia juga mengingatkan, setiap data yang tidak benar akan berujung pada pembatalan hasil seleksi.
Antara Idealisme dan Realita ASN
Di balik pembukaan seleksi ini, terselip tantangan yang tidak ringan. Fenomena “quiet quitting” di kalangan ASN—yakni kecenderungan menghindari jabatan struktural—mulai terasa.
Beban kerja tinggi, risiko hukum, hingga ketimpangan antara tanggung jawab dan tunjangan menjadi alasan utama. Tak sedikit ASN, terutama generasi muda, memilih jalur fungsional yang dinilai lebih aman dan stabil. Jika tren ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menghambat regenerasi kepemimpinan dalam birokrasi.
Namun demikian, seleksi terbuka ini diharapkan menjadi ruang lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berani mengambil tanggung jawab di tengah kompleksitas birokrasi modern.
Lebih dari sekadar mengisi kekosongan jabatan, Lampung kini tengah mencari sosok yang mampu menjawab harapan publik—mendorong kinerja, menjaga integritas, dan membawa arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat. (Muzzamil)
