TUBABA LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM–
Proyek pekerjaan rehabilitasi jaringan Daerah Irigasi (DI) pada delapan titik di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Lampung, yang merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, diduga mengalami gagal konstruksi dan mangkrak.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Nasional dengan Kode RUP 60668183, kegiatan tersebut tercatat sebagai Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Utama Kewenangan Daerah di BBWS Mesuji Sekampung (Inpres Tahap III) dengan total anggaran mencapai Rp48.350.883.000. Proyek itu dilaksanakan pada periode Oktober hingga Desember 2025.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan kondisi memprihatinkan pada sejumlah lokasi pembangunan. Dua di antaranya berada di Tiyuh Gedung Ratu RK 5-6 dan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan RK 5, Kecamatan Tulang Bawang Udik.
Bangunan saluran irigasi menggunakan U-Ditch beton yang dibangun di lokasi tersebut kini terlihat rusak dan belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya petani.
Sobri, pengawas lapangan proyek di Tiyuh Gedung Ratu, mengungkapkan bahwa pekerjaan tersebut berada di wilayah Bendung Jambat Tejang dan Bendung Way Gemol dengan target mengairi lahan persawahan produktif seluas 375 hektare.
“Setahu saya proyek ini milik PT Brantas, sedangkan pelaksana subkontraktornya Pak Beni. Untuk nilai anggaran saya hanya mendengar informasi sekitar Rp1,4 miliar. Namun saya tidak bisa memastikan karena sejak awal pembangunan tidak pernah terlihat papan informasi proyek yang memuat besaran anggaran maupun keterangan lainnya,” kata Sobri saat ditemui di lokasi, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, panjang pekerjaan di lokasi tersebut mencapai sekitar 400 meter. Namun sejak awal pelaksanaan, proyek dinilai berjalan tidak optimal karena sering terkendala keterlambatan material.
“Dari awal memang terkesan terbengkalai. Material sering terlambat datang sehingga pekerjaan berjalan lambat. Sampai sekarang proyek itu belum selesai,” ujarnya.
Ia juga mengaku pernah mendapat informasi dari pihak pelaksana bahwa akan dibangun bronjong sebagai penguat konstruksi. Namun hingga kini rencana tersebut tidak pernah direalisasikan.
“Sampai sekarang tidak ada kejelasan soal bronjong itu. Bahkan pembangunan jaringan tersiernya sendiri belum rampung dan terkesan mangkrak,” tambahnya.
Sobri menilai proyek tersebut belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Para petani masih mengandalkan aliran sungai untuk mengairi sawah mereka.
“Menurut saya proyek ini belum memberikan manfaat yang nyata. Petani masih mengandalkan air sungai dari musim tanam ke musim panen. Yang dirasakan masyarakat justru ketidakstabilan pasokan air,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Laily, menjelaskan bahwa proyek pembangunan saluran irigasi di wilayahnya berada di RK 5 dengan panjang sekitar 350 meter dan nilai pekerjaan diperkirakan mencapai Rp800 juta.
Menurutnya, saluran tersebut dirancang untuk mengairi area persawahan sekitar lima hektare.
“Proyek itu dikerjakan oleh PT Brantas dengan pengawasan konsultan dari Bandar Lampung. Namun sampai sekarang belum ada serah terima pekerjaan kepada pihak tiyuh,” kata Laily.
Ia mengaku turut terlibat dalam pekerjaan tersebut sebagai tenaga pelaksana lapangan yang menerima upah borongan.
“Saya hanya mengerjakan sebagai pemborong tenaga dengan nilai sekitar Rp80 juta untuk pekerjaan saluran sepanjang 350 meter,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tubaba, Ir. Sumardi, ST., MT., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Tubaba pada tahun 2025, menjelaskan bahwa program rehabilitasi jaringan irigasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional.
Menurut Sumardi, kegiatan tersebut sepenuhnya merupakan program BBWS Mesuji Sekampung Kementerian PUPR yang bertujuan menjamin ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian seluas kurang lebih 21 ribu hektare di wilayah Tubaba.
“Pelaksanaan pengaliran air ini bertujuan memastikan ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian sehingga musim tanam dapat berjalan tepat waktu dan optimal. Sumber airnya berasal dari Bendungan Way Rarem,” jelasnya.
Ia menerangkan bahwa kontrak pekerjaan dimulai pada 7 November 2025 dengan masa pelaksanaan selama 45 hari.
“Hanya saja kami tidak mengetahui apakah ada perpanjangan waktu kontrak atau tidak. Untuk anggaran yang kami usulkan sekitar Rp11 miliar, tetapi realisasinya kemungkinan sekitar Rp9 miliar untuk delapan titik yang dibangun di Tubaba,” katanya.
Adapun delapan lokasi Daerah Irigasi yang menjadi sasaran pembangunan di Tubaba meliputi:
1.DI Way Gemol, Kecamatan Tulang Bawang Udik;
2.DI Way Nurik, Kecamatan Tulang Bawang Udik;
3.DI Way Tegamoan, Kecamatan Pagar Dewa;
4.DI Way Gemak, Kecamatan Batu Putih;
5.DI Way Lilin, Kecamatan Batu Putih;
6.DI Way Kaffi, Kecamatan Batu Putih;
7.DI Way Bedarow Petaw, Kecamatan Batu Putih;
8.DI Way Jambat Tejang, Kecamatan Tulang Bawang Udik.
Sementara lokasi tiyuh yang menerima pembangunan jaringan irigasi tersebut antara lain Gedung Ratu (dua titik), Gunung Katun (satu titik), Bujung Sari Marga (satu titik), Toto Wonodadi (satu titik), dan Panca Marga (dua titik).
“Setelah kontrak berjalan saya tidak lagi memantau secara langsung karena pihak pelaksana tidak berkoordinasi dengan kami terkait teknis maupun pembiayaan. Saat itu kami hanya mengusulkan program, sedangkan sumber anggarannya dari pemerintah pusat melalui BBWS,” ujar Sumardi.
Ia juga memperkirakan total nilai kontrak yang dikerjakan PT Brantas Abipraya dalam paket pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp40 miliar dan mencakup beberapa kabupaten lain di Lampung, seperti Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, dan wilayah lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Brantas Abipraya maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBWS Mesuji Sekampung belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi proyek yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
(Rohman)
