Helo Indonesia

Lampung Melawan Aksi Kasus Aktivis Berdarah Krui Andrie Yunus

Herman Batin Mangku - Nasional -> Peristiwa
Selasa, 7 April 2026 17:48
    Bagikan  
HAM
HELO LAMPUNG

HAM - HAM - Pangdam ketika menyampaikan tanggapannya atas aspirasi yang disampaikan Aliansi Lampung Melawan.

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Aliansi Lampung Melawan dan Masyarakat Sipil (Civil Society) aksi mengecam keras sekaligus mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras oleh personel TNI terhadap aktivis berdarah Lampung: Andrie Yunus.

Sosok aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus (27) mendadak jadi terkenal setelah diteror penyiraman air keras. Ternyata, dirinya "orang Krui", Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Bapak ibunya berasal dari Pekon (Kampung) Lintik sedangkan ibunya berasal dari Pekon Bandar. Mereka saat ini tinggal daerah kawasan wisata alam lereng Gunung Salak, Cidahu, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

"Betul, kedua orangtua kandungnya asli dari Krui," kata Herman Dulami, pengurus paguyuban keluarga Krui yang juga sekjen DPP Peradi kepada Heloindonesia.com, Senin (16/3/2026).

Aliansi Lampung Melawan dan Masyarakat Sipil (Civil Society) yang aksi mayoritas para mahasiswa memakai jaket almamater kampusnya masing-masing aksi di halaman depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa (7/4/2026).

Aksi ini merupakan solidaritas terhadap korban sekaligus dorongan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan memprosesnya secara adil dan transparan kasus tersebut, kata Koordinator Aliansi Lampung Melawan, Ahmad Kevin Jonatan.

Mereka menuntut kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andre Yunus dibawa ke peradilan umum serta dikenakan pasal terorisme dan percobaan pembunuhan.

Lalu, mereka mendesak pengungkapan aktor intelektualnya. Terakhir, stop represivitas aparat dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat.

Sekitar pukul 11.00 WIB, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Fahlevi didampingi Anggota DPRD Reza Berawi dan Ahmad Visa Ridi Arifin datang menemui massa aksi.

Turut hadir Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansyah, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung Sulpakar, Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung, serta perwakilan Kodam XXI/Radin Inten.

Namun massa menolak berdialog. Mereka bersikeras ingin Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo hadir langsung tanpa diwakili.

Pagdam

Pangdam XXI/Radin Inten saat ini dijabat oleh Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han) menemui para mahasiswa di pintu gerbang komplek Gubernuran Lampung. Dia lesehan dengan para mahasiswa membuka dialog terkait aksi tersebur.

Dia membuka dialog dengan sama-sama terlebih dahulu menyuarakan yel-yel sambil mengepalkan tangan: hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. "Tabik pun, saya Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Pangdam XXI/Radin Inten mohon maaf lahir dan batin," ujarnya.

Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menambahkan dirinya mewakili institusi Angkatan Darat yang ada di wilayah Lampung ini mohon maaf apabila ada perlakukan, ada tingkah laku, ada kegiatan dari anggota yang bersalah kepada masyarakat.

Katanya, apa yang telah dibawa mahasiswa (tuntutan aksi), dirinya bangga. Dia berjanji akan menyampaikan kepada pimpinan pusat, kepada KSAD, kepada Panglima. TNI untuk mendapatkan atensinya.

"Tentunya, saya juga akan mengawal permasalahan ini bersama-sama terhadap keempat tersangka, termasuk aktor-aktor di belakangnya, siapa saja," tandas Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Untuk wilayah Provinsi Lampung dan seluruh Kodam XXI/Radin Inten, diyakinkannya kepada massa aksi ada refresif terhadap massa aksi. "Kalau memang ada yang terduga, panggil, datang ke tempat saya, saya terbuka," tandasnya.

Selain tuntutan soal Andrie Yunus, massa aksi juga menyoal gugurnya tiga anggota TNI di Lebanon, dugaan korupsi perjalanan dinas 44 anggota DPRD Tanggamus tahun 2021, banjir sejumlah wilayah Lampung, serta permasalahan sampah di Kota Bandarlampung.

Para mahasiswa juga menuntut penyelesaian akonflik agraria di sejumlah wilayah di Lampung, seperti Register 44, Anak Tuha, dan Sabah Balau. Mereka meminta pemerintah mewujudkan reforma agraria yang dinilai berpihak kepada masyarakat.

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian ini berakhir dengan tertib setelah massa menyampaikan aspirasinya, dengan janji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh otoritas terkait. (Prapthy)