LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti fenomena yang terus berulang setiap tahun di Kota Bandar Lampung, yakni banjir saat musim hujan dan krisis air bersih ketika musim kemarau.
Pernyataan tersebut disampaikan Asroni menanggapi langkah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung yang kembali menyiagakan mobil tangki dan tandon air bersih untuk menghadapi musim kemarau di sejumlah wilayah rawan kekeringan.
Berdasarkan data BPBD, sedikitnya terdapat lima kecamatan yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih, yakni Kecamatan Sukabumi, Bumi Waras, Sukarame, Panjang, dan Kemiling.
Asroni mengapresiasi kesiapan BPBD dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Namun, menurutnya, pola penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat responsif dan belum menyentuh akar persoalan.
"Kita tentu mengapresiasi BPBD yang sigap menyiapkan mobil tangki dan tandon air bersih. Tetapi kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa masalah ini terus berulang setiap tahun. Artinya, solusi yang dilakukan masih sebatas penanganan darurat, belum menyelesaikan persoalan secara permanen," ujar Asroni.Jumat.( 5/6/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi bagi Kota Bandar Lampung. Di satu sisi, pemerintah harus menangani banjir akibat limpahan air saat musim penghujan. Namun di sisi lain, masyarakat kembali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ketika musim kemarau tiba.
"Ini paradoks yang harus menjadi bahan evaluasi bersama. Saat hujan kita kebanjiran, saat kemarau kita kekeringan. Artinya ada persoalan serius dalam tata kelola sumber daya air yang belum terselesaikan," tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung, lanjut Asroni, mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mulai beralih dari pola penanganan jangka pendek menuju program preventif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan yang kemudian diikuti pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor, embung, reservoir, hingga sistem penampungan air hujan.
"Kita tidak boleh hanya menunggu warga kesulitan air baru kemudian mengirim tangki. Pemerintah harus mulai membangun infrastruktur air bersih yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat sepanjang tahun, terutama di wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan," katanya.
Selain pembangunan sarana air bersih, Asroni juga mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Kota, PDAM, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, serta perangkat kecamatan untuk menyusun peta ketahanan air Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.
Menurutnya, anggaran yang selama ini digunakan untuk distribusi air darurat perlu diimbangi dengan investasi pembangunan infrastruktur air bersih permanen agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
"Kalau setiap tahun daerahnya sama dan masalahnya sama, maka sudah saatnya pemerintah menghadirkan solusi yang juga permanen. Masyarakat membutuhkan kepastian akses air bersih, bukan hanya bantuan ketika krisis terjadi," tandasnya.( Hajim).
