LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Pemerintah menegaskan berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memperkuat demokrasi ekonomi dengan memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Sumatera Eksponen 98 Suprianto , saat menanggapi berbagai isu yang berkembang di Provinsi Lampung. Menurutnya persoalan yang terjadi di Lampung juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia, terutama terkait belum optimalnya dampak demokrasi politik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Demokrasi politik selama ini belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap kesejahteraan ekonomi atau demokrasi ekonomi," kata Suprianto.
Ia menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki komitmen untuk mengelola sumber daya alam melalui negara dan memanfaatkannya sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
Menurut dia, selama ini hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih banyak diwujudkan melalui skema dana bagi hasil dan transfer ke daerah. Namun, mekanisme tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah menjalankan berbagai program strategis yang dirancang agar manfaat kebijakan pemerintah pusat dapat menjangkau masyarakat secara lebih langsung. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menggerakkan partisipasi ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.
"Tujuan strategisnya adalah menggerakkan partisipasi ekonomi rakyat sampai ke pelosok-pelosok desa," ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui implementasi program masih berada pada tahap awal. Oleh sebab itu, pemerintah membuka ruang bagi berbagai masukan dan evaluasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk menyempurnakan pelaksanaannya.
Ia mengatakan pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar program-program strategis tersebut dapat berjalan semakin efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hingga kini, pemerintah menyatakan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program strategis akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Sementara salah seorang peserta Konferensi Pers Ekspone 98 HBM saat menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi Provinsi Lampung.Dua puluh delapan tahun pascareformasi, cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dinilai belum tercapai.
Menurutnya, Reformasi 1998 merupakan buah perjuangan para eksponen 98 yang bertujuan menghadirkan pemerintahan yang lebih demokratis sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, hingga kini manfaatnya dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
"Setelah 28 tahun Reformasi berjalan, kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan, terutama di Lampung," ujarnya.
Ia menilai Lampung merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan komoditas. Namun, potensi tersebut belum memberikan dampak optimal bagi masyarakat karena keuntungan ekonomi dinilai lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat.
Sebagai contoh, ia menyoroti aktivitas angkutan batu bara menggunakan kereta Babaranjang yang melintas hampir setiap jam. Menurutnya, masyarakat Bandarlampung justru lebih banyak merasakan dampaknya berupa kemacetan, sementara manfaat ekonominya bagi daerah dinilai belum sebanding.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan konflik lahan yang terjadi di Kabupaten Way Kanan. Menurutnya, persoalan agraria di Lampung masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut mempertanyakan informasi mengenai keterlibatan TNI dalam pengelolaan lahan yang dikaitkan dengan PT Sugar Group Companies (SGC)."Sejak kapan TNI ikut andil dalam pengelolaan lahan SGC?" katanya.
Ia berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait pengelolaan lahan tersebut sekaligus memastikan penyelesaian konflik agraria dilakukan secara adil dan sesuai ketentuan hukum.( Hajim)
