TUBABA LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM---- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mematangkan arah kebijakan dan penganggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada percepatan transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 secara daring, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Dalu menegaskan bahwa setiap program dan anggaran yang disusun tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan harus menghasilkan manfaat nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Kita fokuskan yang selama ini menjadi isu utama, yaitu transformasi layanan yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah," ujarnya.
Menurut Dalu, transformasi layanan menjadi agenda strategis ATR/BPN untuk menghadirkan sistem pelayanan pertanahan yang terintegrasi dari awal hingga akhir. Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian mengenai waktu penyelesaian, biaya, persyaratan, hingga status setiap layanan secara lebih transparan.
Selain itu, transformasi juga diarahkan untuk menuntaskan tunggakan pelayanan, memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan, mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta memperkuat keamanan dan pemanfaatan data spasial sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ia menilai keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan tata kelola organisasi.
Karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan manajemen perubahan, penerapan manajemen risiko, hingga transformasi struktur Kantor Pertanahan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi ATR/BPN.
Dalam penyusunan RKA-KL 2027, Dalu meminta seluruh unit kerja menyusun perencanaan secara terukur dengan menetapkan target yang jelas, mulai dari output, volume pekerjaan, lokasi, jadwal pelaksanaan hingga penanggung jawab setiap program.
"Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Sekjen ATR/BPN juga menginstruksikan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran.
Mereka diminta melakukan pemantauan kinerja secara berkala, segera menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Menutup arahannya, Dalu berharap penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan tepat sasaran sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, kepastian hukum di bidang pertanahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
(Rohman)
