LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Rencana pengadaan sepeda motor bagi kepala sekolah SD dan SMP di Kota Bandar Lampung dengan anggaran mencapai Rp8,7 miliar menuai kritik dari Komisi IV DPRD. Program yang direncanakan masuk dalam Tahun Anggaran 2027 itu dinilai perlu dikaji ulang, terutama terkait urgensi dan skala prioritas penggunaannya.
Ketua Komisi IV DPRD Bandarlampung, Asroni, mempertanyakan alasan Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan kendaraan bagi kepala sekolah.
Menurutnya, kebutuhan tersebut belum mendesak karena sebagian besar kepala sekolah dinilai telah memiliki kendaraan pribadi.
Sorotan itu disampaikan Asroni dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Kamis (15/10/2026).
“Kepala sekolah di Bandarlampung, tidak mungkin enggak ada kendaraan. Hampir semua kepala sekolah punya kendaraan,” ujar Asroni.
Ia menilai, rencana belanja tersebut perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pendidikan yang lebih mendasar.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp8,7 miliar berpotensi dialihkan untuk program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para siswa.
Salah satu alternatif yang disorot adalah pengadaan seragam sekolah bagi peserta didik.
“Kenapa itu tidak kita masukin ke anggaran seragam,” tegasnya.
Selain mempersoalkan urgensi pengadaan, Komisi IV DPRD Bandar Lampung juga menyoroti kejelasan pos anggaran untuk pembelian kendaraan bermotor tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Bandarlampung dari PDI Perjuangan, Sri Ningsih, mempertanyakan pengalokasian anggaran kendaraan melalui Dinas Pendidikan. Ia menilai, penempatan anggaran tersebut perlu diperjelas karena pengadaan kendaraan bermotor berada di Bagian Umum.
“Padahal anggaran untuk kendaraan bermotor di Bagian Umum,” tegas Sri Ningsih.
Kritik dari kedua anggota DPRD tersebut menambah catatan terhadap rencana belanja pendidikan dalam APBD 2027. Selain kebutuhan dan manfaat pengadaan, kejelasan mekanisme penganggaran juga menjadi hal penting yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.
Di tengah berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari fasilitas belajar hingga dukungan bagi peserta didik, rencana pengadaan motor senilai Rp8,7 miliar memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas penggunaan anggaran pendidikan di Kota Bandarlampung.
Pembahasan anggaran 2027 pun menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan setiap program direncanakan berdasarkan kebutuhan yang jelas, memiliki manfaat terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.( Hajim).
