JAKARTA, HELOINDONESIA.COM — Enam aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes dengan memanjat Monumen Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) pagi. Mereka membentangkan spanduk berukuran besar untuk mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim, bencana ekologis, dan meningkatnya beban biaya hidup masyarakat.
Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace menggunakan salah satu ikon utama Ibu Kota itu sebagai panggung untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menghadapi persoalan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dua pesan utama disampaikan melalui spanduk yang dibentangkan di sekitar puncak monumen. Salah satunya bertuliskan, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Spanduk lainnya memuat kritik, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Pesan tersebut menghubungkan persoalan lingkungan dengan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Bagi Greenpeace, krisis iklim bukan semata-mata persoalan kerusakan alam, melainkan juga ancaman terhadap kesehatan, mata pencaharian, ketersediaan pangan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam unggahan media sosialnya, Greenpeace juga menyinggung persoalan kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Organisasi lingkungan itu mendesak pemerintah mengambil langkah lebih serius untuk mengatasi krisis iklim dan bencana ekologis yang berulang.
Aksi Berlangsung Sejak Pagi
Aksi dimulai sekitar pukul 06.00 WIB. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, pembentangan spanduk berlangsung sekitar pukul 06.05 hingga 06.15 WIB. Keenam aktivis, terdiri atas empat laki-laki dan dua perempuan, bertahan di atas monumen meskipun petugas meminta mereka turun demi keselamatan.
Polisi bersama unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian melakukan upaya evakuasi dengan bantuan petugas pemadam kebakaran. Proses penurunan dilakukan menggunakan peralatan dan teknik penyelamatan tali. Aktivis pertama dilaporkan mulai turun sekitar pukul 10.30 WIB.
Salah seorang aktivis perempuan terlihat lemas ketika turun. Petugas kemudian memberikan penanganan medis. Seluruh enam aktivis akhirnya berhasil dievakuasi. Kapolres menyatakan pihaknya mengutamakan keselamatan para aktivis selama proses evakuasi.
Polisi juga mendalami bagaimana mereka dapat mencapai bagian atas monumen, termasuk dengan memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi.
Pemerintah Diminta Lebih Serius Menangani Krisis Iklim
Aksi Greenpeace menempatkan persoalan lingkungan sebagai salah satu ukuran penting evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bencana ekologis, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap dapat menimbulkan dampak berantai. Selain mengancam kesehatan masyarakat, kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, transportasi, pendidikan, dan produktivitas pekerja.
Dampaknya juga dapat merembet pada pengeluaran rumah tangga. Ketika bencana mengganggu produksi dan distribusi pangan, masyarakat berisiko menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Karena itu, tuntutan penanganan krisis iklim yang disampaikan Greenpeace berkaitan erat dengan persoalan kesejahteraan masyarakat.
Greenpeace mendorong pemerintah tidak berhenti pada penanganan darurat setelah bencana terjadi. Upaya pencegahan, perlindungan ekosistem, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, serta kebijakan pengurangan emisi menjadi bagian penting dari respons jangka panjang.
Gubernur DKI Menghargai Aspirasi
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan menghargai penyampaian aspirasi dalam negara demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan agar aksi tetap memperhatikan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.
Menurut Pramono, kegiatan demonstrasi perlu diakhiri dengan tertib agar tidak mengganggu pengguna jalan maupun aktivitas warga di kawasan Bundaran HI.
Di sisi lain, kepolisian mengingatkan bahwa Bundaran HI telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 271 Tahun 2024. Status tersebut menjadi salah satu perhatian aparat dalam menangani aksi di kawasan monumen.
Polisi menyatakan akan mendalami cara para aktivis menaiki monumen dan memeriksa pihak-pihak terkait. Proses tersebut perlu dibedakan dari substansi aspirasi lingkungan yang mereka sampaikan.
Enam Aktivis Dibawa untuk Penanganan Lebih Lanjut
Setelah dievakuasi, keenam aktivis dibawa untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis di fasilitas kesehatan kepolisian. Perkembangan berikutnya pada Selasa sore menyebut enam aktivis masih berada di Polda Metro Jaya untuk menunggu tindak lanjut pemeriksaan.
Pendamping hukum dari LBH Jakarta mempertanyakan dasar hukum penanganan terhadap para aktivis tersebut. Sementara itu, kepolisian menyatakan keselamatan orang-orang yang terlibat dalam aksi menjadi prioritas selama proses penanganan berlangsung. Perkembangan status hukum mereka perlu terus dipantau agar publik memperoleh kejelasan mengenai dasar pemeriksaan, dugaan pelanggaran yang diselidiki, dan tindak lanjut aparat.
Aksi di Bundaran HI pada akhirnya menghadirkan dua persoalan yang perlu berjalan beriringan: hak masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik dan kewajiban semua pihak menjaga keselamatan serta melindungi fasilitas yang berstatus cagar budaya.
Lebih dari sekadar aksi simbolis di jantung Ibu Kota, pesan Greenpeace menempatkan pemerintah pada tuntutan yang lebih mendasar: menunjukkan langkah nyata menghadapi krisis iklim, mencegah bencana ekologis, dan memastikan dampak kerusakan lingkungan tidak semakin membebani kehidupan masyarakat.(HBM)
