REMBANG, HELOINDONESIA.COM - Keterbukaan informasi publik masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang mudah diakses, cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Guna meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang mendapat pendampingan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan visitasi dan verifikasi pemeringkatan badan publik tahun 2026 di Ruang Rapat Bupati Rembang, Selasa 10 November 2026.
Baca juga: Dongkrak Penjualan di Era Digital, Dosen USM Latih Pelaku UMKM Buka Toko di Marketplace
Bupati Rembang, Harno, mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.
Menurut Harno, proses visitasi dan verifikasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian peringkat atau penghargaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelayanan informasi publik yang selama ini berjalan.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan koordinasi dan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga kebutuhan informasi masyarakat dapat dilayani dengan baik.
Pemanfaatan teknologi digital, seperti website resmi, media sosial, dan kanal komunikasi pemerintah, juga perlu terus ditingkatkan. Namun, penyampaian informasi tetap harus memperhatikan ketentuan informasi yang dikecualikan serta perlindungan data pribadi.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiadi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut tidak semata-mata untuk melakukan penilaian terhadap badan publik. Pihaknya juga ingin memberikan pendampingan dan konsultasi agar pengelolaan informasi di lingkungan pemerintah daerah semakin baik.
“Kehadiran kami di sini bukan untuk menilai, memeriksa, apalagi mencari kekurangan dan kelemahan. Justru kehadiran kami bersama tim adalah sebagai konsultan dan pendamping,” jelasnya.
Teknologi Digital
Setiadi menambahkan, keterbukaan informasi perlu didukung sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi digital. Badan publik juga harus memahami mekanisme pelayanan permohonan informasi, termasuk membedakan informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan.
Ia menyebut tahapan berikutnya adalah uji publik yang direncanakan berlangsung pada awal Desember 2026 di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Gunungpati. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang diharapkan dapat hadir dalam tahapan tersebut sebagai bagian dari proses penilaian badan publik.
Setiadi berharap berbagai masukan dari hasil visitasi dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Rembang untuk menyempurnakan pelayanan informasi.
“Kalau ada hal-hal yang perlu kami berikan sebagai masukan dan pendapat, mudah-mudahan bisa ditambahkan dan dilengkapi dengan pola ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang, Budiyono, menyampaikan bahwa daerahnya berhasil mempertahankan predikat informatif selama tiga tahun berturut-turut, yakni 2023, 2024, dan 2025.
“Alhamdulillah, sudah hattrick. Semoga tahun 2026 ini juga sesuai dengan harapan dan target kita,” ungkapnya.
Menurut Budiyono, capaian tersebut juga didukung perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama tiga tahun berturut-turut, Kabupaten Rembang mampu mempertahankan capaian SPBE dalam kategori sangat baik.
“Baik terkait keterbukaan informasi maupun SPBE, di Jawa Tengah capaian kita setidaknya berada di 10 besar. Semoga ke depan bisa terus dipertahankan,” jelasnya. (Aji)
