JAKARTA, HELOINDONESIA.COM – Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat penerimaan usulan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dokumen itu menjadi langkah awal untuk membawa persoalan yang selama ini bergulir di ranah hukum dan politik ke mekanisme konstitusional DPR.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Saan. Jumlah tersebut jauh melampaui persyaratan minimal pengusulan HMP oleh 25 anggota DPR.
Dkungan 120 anggota belum berarti parlemen telah menyetujui pemakzulan. Usulan itu masih harus diproses melalui mekanisme internal DPR dan diputuskan sesuai ketentuan perundang-undangan.bMenurut Saan, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).
Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan pimpinan DPR, Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota. Berikutnya, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN satu anggota.
Keterlibatan delapan fraksi memperlihatkan bahwa usulan tersebut tidak hanya datang dari satu kelompok politik. Meski demikian, jumlah penandatangan tidak dapat langsung disamakan dengan keputusan resmi setiap fraksi untuk mendukung pemakzulan sampai tahap akhir.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto sebelumnya menyatakan fraksinya sepakat menggunakan jalur konstitusi melalui HMP. Ia menyebut keputusan tersebut merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden.
Putusan MA menjadi titik krusial
Polemik ini menguat setelah MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan surat keterangan Dijen Dikdasmen Kemendikbud No.9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan yang disetarakan. Putusan itu menjadi salah satu dasar yang kini dipersoalkan para pengusul HMP dalam menilai pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden.
Pendapat Pakar
Pakar hukum tata negara Prof. Juanda menilai putusan MA dan MK dapat menjadi bahan pertimbangan DPR untuk menggunakan HMP. Ia mengingatkan agar proses tersebut tetap mengikuti konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Juanda menilai DPR perlu menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya, bukan sekadar membangun harapan politik. Ia juga berpendapat Gibran sebaiknya mempertimbangkan pengunduran diri secara terhormat.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti membenarkan putusan pengadilan tidak otomatis membatalkan pengangkatan Gibran sebagai wakil presiden. Menurutnya, pemberhentian presiden atau wakil presiden harus melalui mekanisme politik-konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. (DBS)
