LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Sejumlah pegawai honorer menuntut pembatalan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkot Bandarlampung. Mereka menilai prosesnya tidak transparan dan ada indikasi pesanan, misalnya di Satpol PP.
Para pegawai honorer tersebut juga mengungkapkan bahwa dari ribuan tenaga honorer yang ada, hanya beberapa posisi yang dibuka dan kualifikasi yang ditetapkan dinilai sudah mengarah kepada orang-orang tertentu saja.
Seorang anggota Satpol PP Balam, Minggu (6/10/2024), mengatakan ada persyaratan yang tidak sesuai dengan mayoritas tenaga honorer yang ada saat ini
Tahun ini, Pemkot Bandarlampung mengajukan 300 formasi PPPK, terdiri dari 100 tenaga kesehatan, 100 tenaga teknis, dan 100 guru. Untuk instansi Satpol PP sendiri, hanya dibutuhkan dua orang.
Sejak Jumat (4/10/2024), para pegawai honorer Satpol PP telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Satpol PP dan meminta agar pengangkatan PPPK tahun ini tidak dilakukan jika terdapat indikasi unsur pesanan.
Mereka minta ada mediasi dengan Plt BKD agar ditutup saja penerimaan PPPK biar adil dan jujur. "Saya tidak mendaftar karena masih banyak senior yang masih honorer," kata seorang anggota Sarpol PP Balam.
Dia mencontohkan pembukaan PPPK untuk mengisi Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan kualifikasi lulusan Diploma III Analisis Kimia, Teknologi Lingkungan, dan Perpajakan.
Kepala Satpol PP Kota Bandarlampung Ahmad Nurizky Erwandi menyampaikan bahwa pembukaan rekrutmen PPPK sudah berdasarkan keputusan dari pusat dan bukan dari pihaknya.
"Formasi ini dari pusat Kemenpan RB, dan kami tidak tahu menahu terkait pengusulan formasi tersebut.tahu-tahu sudah muncul begitu saja," ujarnya.
Dia memastikan tidak ada unsur orang dalam atau pejabat dalam titip menitip, murni kebijakan pusat. "Apalagi jumlah dan jenis formasinya sudah ditentukan sesuai dengan surat dari PPPK ∆
pusat.
"Tugas kita hanya menjalankan fungsinya," pungkas Ahmad Nurizky ( Hajim)
-