LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Selain Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 ranking ke-37 dari 38 provinsi, Dewan Pers juga mengatakan Lampung pemecah rekor provinsi dengan jumlah media siber terbanyak di Indonesia.
Catatan kritisnya, ini ditengah perikehidupan ekosistem pers yang sedang tidak kondusif, sedang tidak sehat baik secara ekonomi pun secara konten. Pers berkubang peluh.
Olah ulang data hasil rilis Survei Industri Media taja Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nasional (UMN) di Hall Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 12 Juni 2024 lalu, Lampung memiliki media massa daring (siber) terbanyak yakni 417.
Dari, setotal 1.819 media digital di Indonesia yang telah terverifikasi Dewan Pers per 21 Februari 2024. Alias, setara 22,92 persen.
Diterangkan komisioner cum Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, dengan daya penetrasi internet di Indonesia tahun 2024 mencapai 79,5 persen dari total 278,5 juta populasi. Indonesia, masih jadi pengampu rekor negara dengan jumlah media siber terbanyak di dunia, yakni 43.300 media.
Meski begitu, yang memenuhi syarat sebagai perusahaan pers sebanyak 2.200, dan baru 7 persen yang memenuhi standar profesional.
Sayangnya, tak dijelaskan 7 persen itu dari total 43 ribuan tersebut atau dari 2 ribuan yang telah terstandarisasi profesional itu.
Sapto, periwayat karir wartawan olah raga Surabaya Post 1990, Berita Buana Jakarta 1991, redaktur olah raga Republika 1991-1999, wartawan Detik.com 1999-2011 dia Direktur Operation dan Chief Operation Officer (COO), pendiri perusahaan media monitoring Binokular 2010 berbasis di Yogya, dan pendiri Padepokan ASA di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY yang ditujukan jadi tempat warga di lereng Merapi mewujudkan SDM mandiri ini merinci.
Dari 1.819 media terverifikasi Dewan Pers per Februari lalu itu, sebanyak 1.015 berupa media siber, 377 televisi, 18 radio, 442 media cetak.
"Dari sebaran geografis, data hasil penelitian ini menampilkan konsentrasi pertumbuhan media banyak di Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera dan Jawa," papar Sapto, pendiri Merdeka.com tahun 2012 bersama CEO Kapanlagi Network Steve Christian dimana dia Chief Community & Newsroom Officer (CNO) kurun 2012-September 2015 ini, merinci.
Sadar timpang, dia menguraikan ketimpangan diindikasi adanya wilayah-wilayah media yang padat dan wilayah yang masih butuhkan lebih banyak media untuk melayani masyarakat.
"Di wilayah media yang padat, permasalahan yang terjadi adalah persaingan untuk dapat audiens, juga 'kue' iklan. Persoalan tersebut dapat mempengaruhi kualitas pemberitaan dan media secara umum," telaahnya.
Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2012-2015 ini menguak hasil penelitian, bahwa disrupsi teknologi digital berpengaruh terhadap pendapatan media.
"Sebagian media mencoba mengembangkan strategi bisnis baru, namun tidak jarang ada media yang bergantung pada platform digital Google, Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, dan lainnya," ungkap Sapto.
Apa lacur apa daya, “Bagi media yang tidak bisa bertahan, mereka terpaksa melakukan PHK sejumlah wartawan dan menekan biaya operasional. Data dari penelitian ini, sebagian besar media memiliki biaya operasional di kisaran Rp10-50 juta per bulan dengan jumlah karyawan di kisaran 1-10 orang,” beber dia.
Untuk itu, pendiri Tirto.id tahun 2016, pendiri Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) 2017, serta salah satu pendiri Perkumpulan Nama Domain Indonesia (PANDI) yang mengurusi registrasi domain internet Indonesia(dot)(id) ini mendorong perlunya sinergi antara institusi pers, organisasi pers, Dewan Pers, pemerintah dan pemangku kepentingan agar hasilkan langkah-langkah strategis.
Dewan Pers ungkap dia, selama ini telah berupaya menjalankan program dan kegiatan untuk mendorong berkembangnya ekosistem pers yang sehat dengan empat pintu.
Apa itu? "Verifikasi perusahaan pers, pendampingan peningkatan kapasitas media, fasilitasi uji kompetensi wartawan (UKW), dan mendorong terbitnya peraturan tanggung jawab platform digital untuk jurnalisme berkualitas (Hak Penerbit/Publisher Rights)."
Kni, kita berada di era yang sangat mudah membuat media. "Namun mumet untuk menghidupinya,” pungkas asal Jombang itu.
Ninik: Ekosistem Pers Tidak Sehat
Kesempatan senada, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan ekosistem pers sedang tidak kondusif. “Ekosistem pers kini memang tidak sehat baik dari segi ekonomi mau pun konten. Ini karena ketidaksiapan menghadapi era digital. Persiapan ini memang tidak bisa dilakukan dengan cepat,” tutur Ninik, meminta semua pemangku -tak cuma Dewan Pers dan insan pers, memikirkan solusi jitunya karena keberadaan pers juga merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Hasil penelitian Dewan Pers dan UMN, cukup memberi gambaran bagaimana secara umum industri media dalam menghadapi kesulitan, terutama dengan adanya disrupsi teknologi digital yang mempengaruhi pendapatan.
"Sebagian bertahan hidup dengan berbagai cara. Dewan Pers telah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pegiat media pers ini. Bagi yang dari awal berkomitmen pada pers, saya yakin mereka akan berpegang teguh dan beradaptasi dengan dunia digital dengan tetap dukung jurnalisme berkualitas."
"Adaptasi ini tetap memerlukan kerja sama kita semua agar ekosistem digital tak menjadi kesalahan yang menyebabkan hal buruk bagi pers kita," besut Ninik memantik optimisme.
Adapun, peneliti UMN, Dr Ignatius Haryanto, memaparkan, data diperoleh dari asosiasi media atau konstituen Dewan Pers (AMSI, SMSI, JMSI, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, SPS) menggambarkan, peta industri media di Indonesia menunjukkan dari lima besar Lampung memiliki siber media terbanyak, 417. Diikuti Sumatera Utara (250), Jawa Barat (234), Riau (228), dan Kalimantan Timur (220).
"Jumlah total media siber dari konstituen sebesar 3.886 media. Dari jumlah ini baru 36 persen yang diverifikasi Dewan Pers, yakni 1.850 media," papar Haryanto.
Untuk media radio, keseluruhan ada 549. Terbanyak di Jawa Barat (109), diikuti Jawa Tengah (91), Jawa Timur (86), DKI Jakarta (37), dan Lampung (28).
"Media TV lokal dan swasta ada 57 stasiun. Ini berbanding jauh dengan pernyataan Kominfo 2023 yang menyebut 676 stasiun. Perbedaan jumlah bisa disebabkan oleh penataan oleh asosiasi yang terfokus pada karya jurnalistik, (dimana secara faktual) kebanyakan stasiun belum mendaftarkan diri ke asosiasi," ujarnya.
Sementara, provinsi dengan jumlah TV lokal terbanyak adalah Jawa Timur (7 stasiun), DKI Jakarta (5), lalu Jawa Tengah, Jawa Barat, Banteng masing-masing 4 stasiun.
Untuk total media cetak di Indonesia, ada 527. Jumlah terbanyak di Jakarta (48 media). Lalu diikuti Jawa Timur (41), Sumatera Utara (36), Riau (31), dan Lampung (30).
Selama ini, berdasar asumsi, ujar Haryanto, ada 100 media tiap kabupaten/kota. Dengan jumlah kabupaten/kota 514, secara nasional total media kekira mencapai sekitar 51 ribuan.
"Sebagian besar media bisnis besar di Indonesia dalam kondisi bertahan untuk dapat tetap hidup. Untuk menghidupinya, banyak dilakukan dengan cara bisnis di luar media, bahkan di luar bisnis komunikasi," ungkap Haryanto lagi.
Survei Industri Media ini merekomendasikan Dewan Pers mengawal ketat Publisher Right. Caranya, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lintas sektor, dengan menempuh yang bisa dipertimbangkan yakni aktivitas pengolahan data, hosting, dan yang terkait.
Selain itu, sambung dia, Dewan Pers patut mempertimbangkan moratorium perusahaan pers, melihat adanya aktivitas-aktivitas perusahaan pers yang tidak sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), misalnya meninggalkan produksi karya jurnalistik berkualitas.
"Dengan adanya moratorium, Dewan Pers dapat fokus pada pengembangan ekosistem perusahaan pers yang lebih sehat dan mempromosikan perusahaan pers yang memperhatikan kualitas jurnalistik namun belum terverifikasi," pungkas Haryanto. (Muzzamil)
-