LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Pemerintah Kota Bandarlampung berencana menghidupkan kembali layanan transportasi publik, khususnya bus, sesuai arahan Wali Kota Bandarlampung. Seiring rencana tersebut, pemerintah juga meminta pihak ketiga segera memperbaiki halte dan Jembatan Penyeberangan Orang ( JPO) yang mengalami kerusakan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung Sokrat Pringgodanu mengatakan, saat ini layanan transportasi massal memang belum beroperasi. Namun, pihaknya tengah berupaya agar layanan tersebut dapat kembali berjalan.
"Pada saat ini memang transportasi massal kita untuk bus belum berjalan. Tetapi insya Allah ini akan kita coba untuk bisa berjalan lagi, sesuai dengan perintah Ibu Wali Kota, bahwa kita hidupkan kembali kendaraan publik atau transportasi publik di Kota Bandar Lampung," katanya,Sabtu.( 25/7/2026).
Terkait kondisi halte yang rusak, ia menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan milik pihak ketiga, bukan milik Pemerintah Kota Bandarlampung. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan pemeliharaannya.
Menurutnya, Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung telah melakukan survei terhadap sejumlah halte sekitar dua pekan lalu. Dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu dengan pengelola, termasuk perusahaan Davis, untuk meminta agar fasilitas tersebut segera diperbaiki.
Ia mengungkapkan, sejak operasional bus berhenti, pemeliharaan halte tidak lagi menjadi perhatian pihak ketiga. Karena itu, pemerintah meminta mereka bertanggung jawab memperbaiki fasilitas yang rusak.
"Kalau memang tidak mau diperbaiki, lebih baik dicopot saja daripada merusak pemandangan kota. Tapi tentu lebih baik jika diperbaiki," ujarnya.
Apabila pihak ketiga tidak sanggup melakukan perbaikan, pemerintah akan mempertimbangkan pembongkaran halte yang kondisinya sudah tidak layak. Namun, langkah tersebut tetap mempertimbangkan rencana pengoperasian kembali transportasi publik di Kota Bandarlampung.
Selain halte, pemerintah juga akan mengevaluasi kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang pemeliharaannya juga menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Berbeda dengan halte, JPO dinilai masih dibutuhkan masyarakat sehingga pemerintah menegaskan fasilitas tersebut harus segera diperbaiki.
"Saya akan bicara dengan pihak ketiga. Kalau JPO jelas mereka harus memperbaikinya karena itu menjadi tanggung jawab mereka," terangnya.
" Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar sembilan hingga sepuluh unit JPO di Kota Bandarlampung. Sementara itu, jumlah halte yang ada masih dalam proses pendataan oleh Dinas Perhubungan," pungkasnya.( Hajim).