LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ----- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal langsung mengintruksikan tiga keputusan yang ditujukan kepada para kepala daerah (bupati/wali kota) dan perusahaan tepung tapioka agar harga singkong tak anjlok.
Kepala Daerah menuangkan ketiga intruksinya ke dalam Surat Intruksi Gubernur Lampung No.2 Tahun 2025 yang ditandatanganinya tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung tertanggal 5 Mei 2025.
Ketiga intruksinya tersebut:
1. Harga ubi kayu petani yang dibeli oleh industri sebesar Rp1.350 per kg dengan potongan rafaksi maksimal 30 persen dan tidak mengukur kadar pati.
2.Harga berlaku se elum keputusan mentri terkait terhadap lartas dan berlakunya secara nasional
3. Intruksi ini agar dipatuhi dan diindahkan.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menemui ratusan petani singkong dan mahasiswa yang menginginkan kepala daerah intervensi terhadap harga singkong yang saat ini tak sesuai dengan biaya produksi.
Sebagian pengunjuk rasa sempat gaduh dan anarkis memaksa Gubernur Mirza untuk memastikan harga dan menutup pabrik tepung tapioka di depan gerbang masuk Komplek Kantor Pemprov Lampung, Senin (5/5/2025).
Akhirnya, karena gaduh dan hujan batu dari arah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia (AMPPSI) Lampung, para perwakilan petani berdialog di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur.
"Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil yang baik untuk semua pihak," kata Gubernur Mirza. Dia juga meyakinkan para petani singkong dan mahasiswa dirinya sejak awal telah berjuang keras membela kepentingan petani. "
"Jangan bilang saya tidak dukung petani singkong, keluarga saya juga terdampak dan saya sangat memahaminya," ujarnya.
“Salah satu langkah nyata memulangkan 23 ribu ijazah siswa yang mayoritas anak petani yang harus bayar Rp3-6 juta per siswa," terangnya. Dia juga mengupayakan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog agar panen tak terbuang sia-sia.
“Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga Rp6.500/kg," katanya.
Ia juga menyoroti program pemutihan tunggakan untuk 2 juta warga termasuk petani, meskipun kewenangan tersebut sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah pusat.
Aksi sepihak bisa berdampak buruk bagi petani sendiri. “Kalau pabrik tutup, siapa yang akan beli singkong?" tanyanya. "Mari kita jaga bersama Lampung," pungkasnya. (Hajim).