Nasir Ingatkan Pemkab Pesawaran Cermati Pembayaran Skema Hutang DBH

Senin, 4 Agustus 2025 15:00
Wakil Ketua 1 DPRD Pesawaran, M. Nasir/Foto: Rama

LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Munculnya wacana pemkab/pemkot pinjam Bank Lampung untuk mengatasi DBH yang belum terbayar Pemprov Lampung mendapatkan tanggapan dari DPRD Kabupaten Pesawaran.

Menurut Wakil Ketua 1 DPRD Pesawaran M. Nasir, jika Pemkab Pesawaran menjalankan skema tersebut tentu akan sangat memberatkan keuangan daerah dan dampaknya ke masyarakat juga.

"Berat, berat, bisa menyulitkan keuangan pemkab/pemkot. Beban bunga sangat tinggi, kita bisa rugi. Bunga Bank Lampung rata-rata 18 persen per tahun," kata Nasir, Sabtu (2/8/2025).

Dia berpendapat langkah paling tepat untuk menyelesaikan defisit anggaran, Pemkab Pesawaran harus optimal menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi.

"Defisit keuangan hanya dapat diatasi dengan optimalisasi peningkatan PAD. Kemudian, kegiatan dinas harus cermat dan efesiensi , skema kita ya itu," ujarnya.

Nasir berharap kepada Pemkab Pesawaran bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan tidak mengambil kebijakan yang akan justru membuat susah kedepannya.

"Saya berharap Pemkab Pesawaran bisa ambil langkah yang paling tepat, jangan sampai ambil kebijakan yang justru akan membuat keuangan semakin sulit kedepan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Lampung menyodorkan skema kepada 15 pemerintah kabupaten/kota hutang ke Bank Lampung untuk menutupi DBH yang terpakai gubernur periode sebelumnya.

Bocoran skema pembayarannya, Pemprov Lampung jadi penjamin dan akan mengangsur selama sekitar tiga tahunan. Usulan itu ditawarkan lewat rapat tertutup antara Pemprov Lampung dengan 15 kabupaten/kota di Hotel Bukit Randu, Bandarlampung, Selasa (22/7/2025).

Undangan pertemuan tersebut resmi pakai kop Pemprov Lampung melalui surat No. 900/1/364B/VI-02/2025, ditandatangani oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan..

Salah satu peserta rapat mengungkapkan keheranan atas solusi yang ditawarkan Pemprov. "Bagaimana mungkin kami yang harus berutang untuk menutupi uang kami yang dipakai Pemprov oleh kami sendiri dengan ngutang ke Bank Lampung?" ujarnya tak ingin disebutkan identitasnya. (Rama)

Berita Terkini