LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM ---- Di Polres Mesuji, Provinsi Lampung, Kaban
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mesuji, Taufik Widodo meminta maaf atas viral terkait masalah lahan antara warga yang mengkliem pemilik lahan marga dengan PT HIM yang menguasai lahannya.
"Saya mohon maaf kepada seluruh pemimpin, pemuka, tokoh masyarakat adat Lampung, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Lampung atas pernyataan soal tanah marga," katanya, Selasa (15/10/2025).
Baca juga: Masyarakat Marah, Video Viral yang Nyatakan Lampung Tak Ada Tanah Adat
Taufik Widodo menyatakan hal itu didampingi Kapolres Mesuji AKBP Muhammas Firdaus, Asisten Bidang Pemkan Mesuji Santoni Santoni, Staf Ahli Bupati Firdaus Tarunajaya, dan Kepala BPM Endi Purnomo.
Menurut Taufik Widodo, tidak ada niatan sedikitpun dari dirinya untuk masuk atau menyentuh tatanan adat Lampung. "Saya sangat mencintai Lampung," ujarnya. Dia menyadari ucapkan menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di masyarakat.
"Untuk itu, sekali lagi, saya memohon maaf atas kondisi yang terjadi," katanya. Disadarinya, kejadian ini menjadi titik balik baginya untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam penyampaian, serta belajar lebih baik lagi tentang khasanah adat dan budaya Lampung.
Baca juga: Tokoh Adat Nilai Kaban Kesbangpol Mesuji Telah Melukai Masyarakat Adat
Taufik Widodo menjelaskan bahwa potongan video tersebut saat dirinya menyampaikan kronologi dan upaya Forkopimda terhadap penyelesaian permasalahan agraria antara warga Buay mencurung dengan PT Sumber Indah Perkasa di Mesuji beberapa hari lalu.
Taufik menjelaskan bahwa video yang beredar tersebut tidak secara utuh ditayangkan sehingga tidak menampilkan konteks pembicaraan secara keseluruhan. "Saya hanya menceritakan berdasarkan kronologisnya, bukan pendapat pribadi saya,” terangnya.
Dia juga menyampaikan upaya-upaya maupun hasil dari konsultasi unsur Forkopimda Mesuji dengan berbagai institusi, baik ke kementrian ATR/BPN, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Fakultas Hukum Unila.
Dilanjutkan Taufik, bahwa apa yang disampaikan dalam pembicaraannya itu berawal dari konflik agraria antara kelompok warga Buay Mencurung dengan PT Sumber Indah Perkasa (SIP) yang telah sejak tahun 2019 sampai saat ini.
Menurutnya, berbagai upaya mediasi telah dilakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah Kabupaten Mesuji, dan unsur Forkopimda lainnya. Namun belum mencapai kesepakatan bersama.
"Terhadap kedua belah pihak sudah dilakukan beberapa kali mediasi disertai surat perjanjian bersama tapi selalu gagal. Akhirnya, Forkopimda meminta kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara” terangTaufik lagi.
Lalu, dalam rangka prinsip kehati-hatian dan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan maka unsur Kepolisian Resor Mesuji bersama unsur Pemkab, dan BPN Mesuji melakukan konsultasi ke berbagai lembaga di tingkat daerah dan juga pusat, yaitu konsultasi BPN Provinsi, Kementerian ATR/BPN, Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga KPAI, dikarenakan di lokasi yang dipersengketakan tersebut terdapat kelompok perempuan dan anak-anak.
“Kami ingin langkah yang sesuai aturan dan memperhatikan hak-hak masyarakat. Karena itu kami juga berkonsultasi ke banyak lembaga agar tidak ada yang terlanggar,” jelasnya.
Setelah itu, Pemkab Mesuji dan kepolisian juga berkonsultasi ke Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) dan bertemu dengan Prof. F.X. Sumarja untuk meminta penjelasan berkenaan administrasi ataupun dokumen pertanahan.
“Penjelasan tersebutlah yang kami sampaikan kembali kepada warga. Nah, pada bagian itulah yang kemudian ditayangkan dalam video hingga menimbulkan salah tafsir, sedangkan bagian awalnya sebagaimana kronologisnya tidak ditayangkan,” kata Taufik.
Ditambahkan Taufiq, penjelasan yang disampaikan pakar hukum Unila tersebut saat konsultasi, bahwa sejak tahun 1952 terjadi pengalihan sistem dari marga ke negeri, sehingga tanah-tanah marga yang tidak dikelola diambil alih oleh negara, sedangkan tanah yang dikelola masyarakat menjadi milik masyarakat atau perorangan. (Aan S)
“