LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM - Ternyata, video yang viral tentang tak adanya tanah marga keluar dari mulut Kaban Kesbangpol Kabupaten Mesuji Taufik Widodo. Video tersebut mematik kemarahan warga dan tokoh masyarakat di Provinsi Lampung.
Pada video, Taufik Widodo mengatakan di Lampung tak ada tanah marga diucapkan kepada warga yang aksi menuntut pengembalian lahan marga yang dikuasai PT Huma Indah Mekar (HIM).
Mereka yang bersuara menanggapinya antara lain Panglima Elang Berantai (R. Berlian Marga, SH) dari Kerajaan Paksi Pak Skala Brak yang ada di Wayhandak, Kabupaten Lampung Selatan dan Ketua Badan Perwatin Lampung Pepadum Kutobumi Tigo Gandung A. Akuan Abung Glr Nadikyang Pun Minak Yang Abung.
Menurut keduanya, Taufik Widodo tak pantas menyatakan hal itu: provokatif dan merendahkan eksistensi masyarakat adat yang memiliki sejarah panjang dalam kepemilikan atas hak tanah ulayat di Bumi Ruwa Jurai. Apa yang dikatakan Taufik sebagai pelayan masyarakat malah melukai hati masyarakat adat.
"Saya rasa Bupati Elfianah sudah sepantasnya mengevaluasi jajarannya yang offside, membahayakan posisi pemerintah yang berpotensi memantik kemarahan, anarkisme, di akar rumput," tandas Panglima Elang Berantai. Bahaya pejabat yang tak menguasai publik speaking seperti ini, tak merasakan perasaan rakyatnya, tandasnya
Menurut dia, pemerintah seharusnya bijak menanggapi dinamika yang terjadi di masyarakat. "Keberadaan masyarakat adat jauh lebih lama ketimbang perusahaan, ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka," tandasnya.
Baca juga: Masyarakat Marah, Video Viral yang Nyatakan Lampung Tak Ada Tanah Adat
Menurut Akuan Abung, dalam sistem adat Lampung, dikenal berbagai bentuk warisan kepemilikan komunal seperti tanah marga, tanah tiyuh, tanah pusaka dan tanah ulayat, dan keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.
Secara hukum, keberadaan tanah adat juga diakui dan dilindungi negara, sebagaimana tercantum dalam: UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU – X / 2012: Menegaskan bahwa hutan adat bukan milik negara, melainkan milik masyarakat hukum adat, tandasnya.
Diungkapkannya, banyak tanah marga yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat malah dikuasai segelintir pengusaha lewat para pemangku kebijakan agar mendapatkan hak guna usaha (HGU) hingga puluhan tahun.
Dalam UUD 1945, Pasal 18B, ayat (2) dan Pasal 281, ayat (3), masyarakat adat diakui negara keberadaannya berikut hak-hak adatnya seperti tanah marga. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, Pasal 3, ayat yang tegas mengakui hak ulayat.
Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan putusan No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat bukan lagi hutan negara tapi bagian dari milik masyarakat adat. Dia menilai ada kesalahpahaman atas SK Gubernur Lampung No. G/088/DA/HK/1977 tentang penghapusan marga-marga.
Misalnya, tidak otomatis, pemekaran wilayah ikut pula meniadakan hak-hak masyarakat adat atas tanahnya. Demikian juga lahan marga, adanya penghapusan marga-marga tidak otomatis hilangnya keberadaan dan hak masyarakat atas lahannya.
TANGGAPAN
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mesuji, Taufik Widodo memberikan klarifikasi lewat awak media bahwa video yang beredar tidak utuh dan tidak menampilkan konteks pembicaraan secara keseluruhan.
“Saat itu saya sedang menyampaikan kronologi konflik serta hasil konsultasi Forkopimda Mesuji dengan berbagai institusi, seperti Kementerian ATR/BPN, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Fakultas Hukum Unila. Saya hanya menceritakan hasil konsultasi, bukan menyampaikan pendapat pribadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsultasi tersebut dilakukan karena konflik agraria antara warga Buay Mencurung dan PT Sumber Indah Perkasa telah berlangsung sejak 2019 tanpa titik temu, meski berbagai upaya mediasi telah dilakukan.
“Forkopimda akhirnya meminta kedua pihak menempuh jalur hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara,” lanjutnya. Dalam konsultasi dengan Fakultas Hukum Unila, kata Taufik, Prof. FX Sumarja menjelaskan bahwa sejak tahun 1952 terjadi peralihan sistem pemerintahan dari marga ke negeri.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung sistem adat Lampung dan sangat menghormati nilai-nilai adat setempat. “Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para tokoh adat Lampung dan seluruh masyarakat atas kesalahpahaman yang timbul,” ujarnya. (HBM)
