JAKARTA, HELOINDONESIA.COM — Setelah gelombang protes meledak di berbagai provinsi, Pemerintah akhirnya memutuskan penghentian sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, Rabu (17/6/2026), evaluasi yang bertepatan dengan jeda kegiatan belajar mengajar untuk membenahi berbagai aspek pelaksanaan program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Dikatakannya, evaluasi akan menyentuh seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari sistem penyaluran anggaran, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), skema insentif, hingga perkembangan pembangunan dan operasional SPPG di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga akan meninjau kembali kelompok penerima manfaat agar bantuan gizi benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Ke depan, kata Qodari, perhatian pemerintah tidak hanya difokuskan kepada peserta didik, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Di sisi lain, pembangunan SPPG akan dipercepat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan gizi.
“Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi kelompok prioritas. Begitu juga pembangunan SPPG di daerah 3T agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah juga memperkuat jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menunjuk Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN.
Dia sebelumnya menjabat wakil ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga yang berperan dalam pengawasan internal keuangan negara dan pembangunan.
Pemerintah menilai pengalaman Agustina penting untuk memperkuat tata kelola program MBG, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.
Qodari mengungkapkan, hasil pembahasan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan menunjukkan adanya peluang efisiensi anggaran yang cukup signifikan apabila sejumlah mekanisme pengelolaan program diperbaiki.
“Dari hasil rapat yang telah dilakukan, terdapat potensi penghematan sekitar Rp1 triliun per bulan. Jika dihitung dalam satu tahun, nilainya bisa mencapai sekitar Rp12 triliun,” ungkapnya.
Keputusan melakukan evaluasi total terhadap MBG muncul di tengah aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di berbagai kota. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian Program MBG.
Lainnya, penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian Program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Penghentian sementara MBG bukan berarti program tersebut akan dihentikan secara permanen. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pembenahan agar pelaksanaannya ke depan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok rentan serta masyarakat di daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus. (Ist)