HELOINDONESIA.COM -- Kelangkaan BBM bersubsidi sudah sampai tahap mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Kota Makasar, Sulawesi Selatan, pemerintah setempat sampai mengeluarkan surat edaran belajar daring (online) bagi siswa SD hingga SMA, baik negeri maupun swasta.
Menurut AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), Ketum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), Minggu (11/10/2026), kalau memang tidak becus mengelola distribusi BBM subsidi, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina sebaiknya mundur agar tak semakin menyengsarakan rakyat.
Baca juga: Sidak Antrean BBM Gubernur dan DPR RI, Temuan dan Solusinya
“Dampak sistemik dari kelangkaan BBM bersubsidi sudah hingga mengganggu dunia pendidikan. Pertamina menyatakan stok BBM aman tapi fakta di sejumlah daerah langka, itu mengindikasikan ketimpangan laporan,” ungkapnya.
Masyarakat pengguna BBM bersubsidi jumlahnya lebih banyak dari pengguna nonsubsidi. Menurut Gus Wal, kelangkaan BBM bersubsidi yang kemudian terpaksa membeli nonsubsidi berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat.
Pertalite yang kosong memaksa masyarakat membeli Pertamax yang harganya lebih mahal. Untuk yang tak mampu, lebih baik membeli beras daripada memaksa membeli Pertamax, lebih baik tidak berangkat sekolah daripada tidak bisa makan.
Realita seperti ini yang jarang dipahami oleh pemerintah pusat” imbuh Gus Wal. Pembelajaran daring menjadi bentuk protes kepada pemerintah, khususnya kementrian ESDM yang tidak becus jualan BBM.
Baca juga: Aneh, Krisis BBM di Lampung, Pasokan Tambah Antrean Makin Gila
Masyarakat yang bergantung kepada BBM bersubsidi dipermainkan stoknya. Mentri ESDM jika tidak mampu mengatasi persoalan BBM lebih baik mundur saja. Masih banyak sosok lain yang lebih berpihak kepada masyarakat daripada hanya berpikir keuntungan jualan BBM, tandas Gus Wal.
Gus Wal bersama PNIB menghimbau kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM bersubsidi. Antrian BBM berjam-jam bahkan seharian penuh sangar memengaruhi aktifitas masyarakat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kalau memang tidak becus mengelola distribusi BBM subsidi, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina beserta jajarannya sebaiknya mengundurkan diri agar tak semakin menyengsarakan rakyat yang harus antre sangat lama demi membeli BBM Bersubsidi, ujar Gus Wal. (Rls)