LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung Nomor Urut 1 Reihana-Aryodhia mengatakan Pemkot Bandarlampung tersandera hutang ratusan miliar setiap tahunnya saat ini.
Mereka rencana tak tergantung pada hutang untuk membangun Kota Bandarlampung (Balam). Selain itu, kepemimpinannya kelakkelak, proporsi belanja juga maksimal 30 persen.
Reihana mengungkapkan hal tersebut pada Debat Publik I Pilwakot 2024 dengan tema "Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat" yang digelar KPU Bandarlmpung, di Ballroom Hotel Emersia, Senin malam (28/10/2024).
"Total hutang Pemkot Bandarlampung pada tahun 2023 sebesar Rp396 miliar dari hutang belanja Rp285 miliar dan utang kepada Pemerintah Pusat dari PT. Sarana Multi Infrastruktur sekitar Rp111 miliar,." Kata Reihana.
Hutang tersebut, menurut Reihana, terjadi akibat dari tata kelola keuangan yang belum baik.
Setiap perencanaan, menurut Reihana, diserap dari bawah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, direncanakan dari mulai tingkat Musyawarah Kelurahan, Kecamatan hingga Kota.
"Dari kebutuhan masyarakat yang ada dan menimbang keterbatasan anggaran, akan ditentukan prioritas pembangunan yang mana yang dinilai mendesak," katanya didampingi Aryodhia.
Dia mengaku heran perencanaan yang telah ditata dengan baik kok malah dilaksanakan tidak sesuai rencana, anggarannya malah dialihkan ke pos yang lain, ini yang mengakibatkan kas daerah defisit.
Akibat kas daerah defisit dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) rendah, pemerintah akhirnya harus berhutang agar bisa menutupi anggaran untuk menjalankan program.
PAD Bandarlampung bersumber dari pajak daerah pada tahun 2023, diketahui sebesar Rp546,9 miliar dan dari retribusi daerah sebesar Rp32,8 miliar, PAD ini mendukung APBD Kota Bandarlampung hanya 25,45 % dari total Rp2,27 triliun."
Reihana mengatakan pemerintahannya kelak tidak bergantung kepada hutang. Dirinya bersama Yodhi akan memutar otak, mencari jalan menggunakan anggaran yang produktif untuk meningkatkan PAD.
"Jangan lupa kita tidak sendiri, ada Pemerintah Pusat. Nanti kita akan melakukan pendekatan, agar program pusat bisa dikerjakan di Bandarlampung." Kata Reihana.
Untuk meningkatkan PAD dan tak lagi berhutang ke Pemerintah Pusat, Reihana - Yodhi diketahui akan menarik investor termasuk membatasi proporsi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD. (Relis)
-
