HELOINDONESIA.COM - KPK merilis hasil riset internal terkair politik uang pada Pemilu 2019. Dari sebanyak 72 persen narasumber, mayoritasnya perempuan, mengaku menerima politik uang.
Demikian disampaikan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana.
“Dari penelitian didapati pemilih di (pemilu) 2019 lalu, 72 persen menerima politik uang. Sebanyak 82 persen perempuan yang menerima,” ucap Wawan dalam acara KPK bertajuk peluncuran kampanye ‘Hajar Serangan Fajar‘, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Adapun penerima politik uang itu dari berbagai usia. Namun didominasi perempuan berusia 36-50 tahun. Sedangkan sisanya perempuan usia di bawah 36 tahun atau di atas 50 tahun.
Baca juga: Auto Nangis Ngereog, Lagi Berfoto di Atas Perahu Motor Ponsel Ibu ini Dijambret Ikan Terbang
“Dari 82 persen tadi, itu 60 persen usia 36-50 tahun, mungkin ibu-ibu atau emak-emak, sisanya usia di bawah 36, atau di atas 50 tahunan. Ini adalah hasil dari kajian kami,” katanya.
Atas kondisi itu, KPK melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah politik uang. KPK juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menolak politik uang.
"Dari data survei internal itu, ada tiga alasan mengapa masyarakat mau menerima politik uang, yaitu ekonomi, faktor tekanan pihak lain, serta ketidaktahuan,” kata Wawan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kampanye ini dipandang perlu untuk membuat kesadaran atau awareness. Sebab berdasar dari datya hasil survei, politik uang masih saja dan terus terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.
“Hasil survei, masyarakat kita masih permisif atas peredaran politik uang dalam rangka pemilu. Dari survei itu kita sadar, fakta-fakta yang terjadi bahwa politik uang masih saja terjadi ,” kata Firli saat konferensi pers peluncuran ‘Hajar Serangan Fajar’ di Gedung KPK, Jumat (14/7/2023).
Diketahui, peluncuran program ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) Rahmat Bagja, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) Usman Kansong, dan perwakilan partai politik peserta pemilu 2024
