HELOINDONESIA.COM - Penggunaan gas air mata oleh polisi untuk menghadapi aksi massa yang menolak penggusuran di Rempang, Batam, menui banyak kritik keras.
Bahkan Kapolri diminta bertanggung jawab atas buruknya manajemen penggunaan gas air mata menerjang para siswa SD dan SMP.
"Kapolri harus bertanggung jawab dan tegas mengevaluasi manajemen penggunaan gas air mata oleh aparat dalam menangani unjuk rasa,” kata Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, dalam ketgerangannya Jumat 8 September.
Dia mempertanyakan, apakah SOP (Standart Operation Procedure) penggunaannya tidak mempertimbangkan keberadaan anak-anak dan lingkungan sekolah?
“Kenapa aparat bisa sembrono begitu hingga asapnya mengenai siswa-siswa sekolah," tandas Netty, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS itu.
Menurut dia, berdasarkan liputan video yang beredar di media sosial, terlihat sebuah sekolah dipenuhi kepulan asap gas air mata dan tampak siswa-siswa sekolah menangis ketakutan saat terjadi bentrokan antara warga dan aparat pada Kamis, 7 September 23, di Pulau Rempang, Batam.
"Tidak hanya itu, bahkan belasan murid SMP Negeri 22 Tanjung Kertang, Rempang, pingsan dan lemas terkena gas air mata yang ditembakkan kepolisian saat bentrokan," ungkap Netty.
Baca juga: Pengaruh Messi di MLS Dibandingkan Kedatangan Beckham, Apa Bedanya?
Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini, penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal terhadap kesehatan, apalagi yang kena ini adalah anak-anak," tambah Netty.
Selanjutmua dia mendapat informasi , yakni penjelasan ahli kesehatan, dampak gas air mata di antaranya dapat mengakibatkan iritasi kimia yang dapat menyebabkan lakrimasi atau mata berair.
Juga, menyebabkan blefarospasme, yaitu sulit membuka mata, nyeri superfisial seperti sensasi terbakar pada mata, reaksi alergi dermatitis kontak pada mata dan pandangan kabur.
Baca juga: PKS Belum Sreg Dukung Cak Imin Sebagai Cawapres Anies
Selain soal manajemen penggunaan gas air mata, Netty juga mengingatkan pemerintah agar proses pembangunan proyek strategis nasional tidak mengorbankan masyarakat.
"Proyek strategis harus memberi dampak pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai pembangunannya justru mengorbankan masyarakat, institusi pendidikan dan anak-anak di Batam. Generasi masa depan bangsa yang sehat dan berpendidikan jauh lebih penting dari proyek tersebut," ungkap Netty.
Oleh sebab itu, Netty meminta Kapolri bersikap tegas atas insiden tersebut. "Polri harus lebih bijak dan lebih cerdas dalam menghadapi massa. Belajarlah dari berbagai kasus yang telah terjadi sebelumnya; perbaiki mekanisme penanganan bentrokan," ujar politisi PKS di Komisi IX DPR itu, (**)
