HELOINDONESIA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk segera berbenah diri setelah munculnya dugaan kebocoran informasi data pemilih Pemilu 2024.
Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan rasa aman bagi para calon pemilih.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan, saat ini masyarakat seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa atas data pribadi yang dimiliki.
Padahal masyarakat dengan sudah menyerahkan dan mempercayakan data pribadinya untuk kepentingan pemilu.
"Seharusnya data ini bisa dijaga betul oleh yang menggunakan data ini," kata Khairunnisa dalam keterangannya, Jumat(1/12/2023).
Baca juga: Membaca Si Gemoy dari Langit Jakarta-Lampung
Khairunnisa menilai, KPU harusnya mempersiapkan pemilu dengan matang, mulai dari sumber daya manusia (SDM), perangkat, hingga teknologi yang digunakan.
"Walaupun pemungutan suara kita masih manual, tapi KPU menggunakan teknologi untuk tahapan pemilu yang lain. Seperti pendaftaran pemilih, sehingga ini pun perlu dipersiapkan dengan matang juga perangkat teknologinya," katanya.
Perludem sangat menyayangkan adanya kebocoran data pemilih Pemilu 2024.
Padahal KPU sendiri selalu mengatakan penting untuk menjaga dan melindungi data pemilih.
"Walaupun bisa saja kebocoran ini bukan dari KPU, tetapi KPU perlu melakukan penelusuran juga terhadap hal ini," katanya.
Baca juga: Bikin Gemes Satpol PP Ponorogo Temukan Pengemis Luar Daerah Menginap di Hotel Lebih Dari Sepekan
KPU perlu terus berbenah diri karena publik perlu mendapatkan penjelasan apakah KPU sudah melakukan pemrosesan data pribadi dengan baik, termasuk juga dengan keamanan sibernya.
Sebelumnya, peretas dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs KPU.
Informasi tersebut diketahui setelah Jimbo mengunggah sebuah postingan di situs BreachForums, tempat yang biasa digunakan untuk menjual hasil peretasan.
Salam postingannya, ia membagikan 500.000 data sampel yang berhasil didapatkannya dari situs KPU.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024.
Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.
Pihaknya juga akan melakukan langkah lebih lanjut, jika benar ditemukan kebocoran data.