HELOINDONESIA.COM -Gelombang penolakan terhadap RUU TNI semakin meluas. Akademisi UGM, UII, serta mahasiswa Trisakti, UNS, dan PMII menuntut pembatalan aturan yang dinilai menghidupkan dwifungsi militer.
Civitas akademika UGM dan Rektor UII, Fathul Wahid, menyerukan penolakan terhadap RUU TNI yang dianggap dapat mengembalikan dwifungsi prajurit seperti era Orde Baru. Aksi protes digelar di halaman Balairung UGM, Selasa (18/3), dengan membawa poster bertuliskan 'Tolak RUU TNI', 'Tolak Dwifungsi TNI', dan 'Kembalikan TNI ke Barak'.
Selain demonstrasi, mereka mengadakan mimbar bebas dengan orasi dari sejumlah akademisi, termasuk Dosen FIB UGM Achmad Munjid, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Herlambang Wiratraman, serta Rektor UII Fathul Wahid. Pernyataan sikap yang mereka bacakan menegaskan bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan mengabaikan partisipasi publik.
Mereka juga menyoroti Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI yang memungkinkan perluasan jabatan bagi anggota TNI aktif, termasuk dalam ranah peradilan. Hal ini dikhawatirkan melemahkan independensi hukum dan memperkuat impunitas militer.
Civitas akademika UGM dan perwakilan UII mendesak pemerintah serta DPR untuk membatalkan RUU TNI yang dianggap tidak transparan dan terburu-buru. Mereka juga mengajak seluruh akademisi Indonesia untuk bersikap tegas menolak kebijakan yang melemahkan demokrasi dan menyalahi konstitusi.
Gelombang protes meluas ke berbagai daerah. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti mendatangi Gedung DPR-MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/3), sehari setelah RUU TNI disepakati untuk disahkan. Dengan mengenakan almamater biru tua, mereka meneriakkan "Tolak RUU TNI!" di depan Kompleks Parlemen Senayan.
Di Solo, puluhan mahasiswa UNS menggelar aksi serupa di depan Gedung DPRD Solo. Mereka membawa spanduk bertuliskan 'Hapuskan RUU TNI', 'Batalkan RUU TNI', dan 'Supremasi Sipil'. Aksi ini juga menutup sebagian ruas Jalan Adi Sucipto, dengan mahasiswa duduk bergantian berorasi. Presiden BEM UNS, Muhammad Faiz Yuhdi, menegaskan bahwa DPRD harus menyuarakan aspirasi rakyat sebelum RUU disahkan.
Sementara itu, di Purworejo, PMII setempat menyatakan siap turun ke jalan menolak RUU TNI. Dalam diskusi publik bertajuk "Tadarus Pergerakan", Ketua PMII Purworejo, Fatkhu Rohman, menyoroti potensi kembalinya militer ke jabatan sipil strategis. Ia menilai kebijakan ini berisiko menghidupkan kembali sistem kontrol otoriter di pemerintahan.***