JOMBANG, HELOINDONESIA.COM -- Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026), diwarnai kericuhan. Ketegangan yang semula berada di ruang sidang berubah menjadi aksi massa di luar arena.
Sejumlah orang yang diduga pendukung salah satu bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berusaha menerobos area persidangan. Mereka terlibat saling dorong dengan petugas keamanan hingga berujung adu jotos.
Kericuhan terjadi di sekitar Gedung Serbaguna (GSG) Hasbullah Said, lokasi Sidang Pleno IV yang membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Persoalan yang menjadi pemicu bukan sekadar soal teknis persidangan. Salah satu titik paling sensitif adalah ketentuan masa jeda atau “iddah politik” selama satu tahun bagi calon yang sebelumnya masih aktif di partai politik atau organisasi yang terafiliasi dengan partai politik.
Ketentuan tersebut dinilai dapat memengaruhi peluang sejumlah nama yang masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU, termasuk KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf. Penasihat Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, M. Romahurmuziy, menjelaskan bahwa polemik muncul ketika pembahasan tata tertib memasuki persyaratan calon Ketua Umum.
Sebelumnya, dalam pembahasan Komisi Organisasi, sempat muncul keputusan bahwa ketentuan masa iddah politik tidak diberlakukan. Namun, ketentuan tersebut kembali menjadi bagian dari perdebatan dalam pleno.
Di sinilah persoalan mulai memanas.
Sebagian peserta berpandangan bahwa Muktamar merupakan forum tertinggi NU sehingga memiliki kewenangan menentukan dan bahkan mengubah aturan organisasi. Sementara pihak lain berpegang pada aturan perkumpulan yang sebelumnya telah diputuskan dalam forum Mubes dan Konbes NU.
Perbedaan tafsir tersebut kemudian berkembang menjadi pertarungan kepentingan menjelang pemilihan pucuk pimpinan PBNU.
Massa Protes dan Coba Terobos Arena Sidang
Setelah pembahasan tata tertib selesai, sejumlah massa mendatangi kawasan GSG Hasbullah Said. Mereka meneriakkan tuntutan agar pimpinan sidang diganti dan memprotes aturan yang dianggap merugikan peluang kandidat tertentu.
Massa kemudian berusaha masuk melalui sisi barat gedung. Petugas keamanan, termasuk Barisan Ansor Serbaguna (Banser), berupaya membendung massa agar tidak memasuki arena persidangan. Saling dorong pun terjadi. Situasi kemudian semakin panas hingga berubah menjadi bentrokan fisik.
Sejumlah orang terlihat mengenakan kaus yang menampilkan atribut salah satu bakal calon Ketua Umum PBNU, Gus Yusuf. Dalam sejumlah rekaman dan foto yang beredar, atribut tersebut bahkan tampak dikenakan secara terbalik.
Panitia menyebut massa yang terlibat bukan peserta resmi Muktamar. Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU Bidang Humas dan Publikasi, Muhammad Izzul Islam, membenarkan adanya kericuhan tersebut. “Yang melakukan kericuhan itu oknum-oknum yang bukan peserta resmi muktamar,” ujarnya.
Menurut Izzul, ketegangan mulai terjadi sekitar pukul 12.00 WIB setelah peserta Muktamar menyepakati tata tertib pemilihan Ketua Umum PBNU.
Petugas keamanan kemudian berusaha menghalau massa dari sisi barat arena utama.
Namun, massa sempat berhasil mencapai halaman depan GSG yang menjadi lokasi sidang pleno. Di tempat tersebut, bentrokan antara massa dan petugas keamanan kembali terjadi.
Sejumlah laporan media menyebut massa bahkan berupaya memaksa masuk ke arena persidangan. Ada pula laporan mengenai gangguan terhadap jaringan listrik di sekitar lokasi muktamar.
Bukan Sekadar Kericuhan, Ini Pertarungan Aturan
Kericuhan tersebut menjadi gambaran betapa panasnya kontestasi menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Sehari sebelumnya, muktamirin telah mengambil keputusan penting mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum. Dari 552 suara, sebanyak 401 suara memilih mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), sedangkan 150 suara memilih pemilihan secara langsung.
Dengan mekanisme AHWA, pemilihan pucuk pimpinan NU tidak sepenuhnya ditentukan melalui pemungutan suara langsung seluruh peserta. Sembilan ulama yang masuk dalam AHWA memiliki posisi strategis dalam menentukan Rais Aam dan proses pemilihan Ketua Umum PBNU.
Perubahan mekanisme tersebut membuat persaingan menuju kursi Ketua Umum semakin menarik perhatian.
Di tengah dinamika itu, nama Gus Yusuf menjadi salah satu yang diperbincangkan. Karena itu, ketika aturan “iddah politik” kembali muncul dalam pembahasan tata tertib, polemik pun dengan cepat melebar menjadi persoalan politik internal organisasi.
Sejumlah pemberitaan menyebut massa yang melakukan aksi merupakan pendukung Gus Yusuf. Namun, klaim tersebut sebaiknya tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai ada penjelasan resmi mengenai identitas dan afiliasi seluruh massa yang terlibat.
Gus Ipul: Dinamika Muktamar
Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, merespons kericuhan tersebut. Ia menyebut insiden itu sebagai bagian dari dinamika dalam forum besar NU. Gus Ipul juga menyatakan pihaknya telah mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan tersebut.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa konflik belum tentu berhenti pada bentrokan fisik. Persoalan yang lebih besar justru berada di meja persidangan: bagaimana aturan organisasi diterapkan, siapa yang berwenang mengubahnya, dan sejauh mana aturan tersebut dapat diberlakukan terhadap kandidat tertentu.
Rais Aam Sudah Terpilih
Di tengah panasnya perebutan posisi Ketua Umum, proses pemilihan Rais Aam melalui AHWA telah menghasilkan keputusan. Sembilan ulama anggota AHWA secara mufakat menetapkan KH Miftachul Akhyar kembali sebagai Rais Aam PBNU periode 2026–2031. Keputusan tersebut diambil dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Minggu malam.
Dengan demikian, perhatian kini semakin tertuju pada siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum PBNU.
Muktamar yang seharusnya menjadi forum permusyawaratan tertinggi NU kini menghadapi ujian penting: apakah perbedaan pilihan dan kepentingan dapat diselesaikan melalui musyawarah, atau justru terus tumpah menjadi konflik terbuka di arena organisasi.
Bagi organisasi sebesar NU, kericuhan bukan sekadar persoalan keamanan. Ia menjadi alarm bahwa kontestasi kepemimpinan telah memasuki fase yang sangat sensitif.
Dan ketika adu argumentasi berubah menjadi adu jotos, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kursi Ketua Umum PBNU, tetapi juga wajah dan marwah organisasi yang selama ini dikenal dengan tradisi musyawarah dan jalan tengah. (HBM)