HELOINDONESIA.COM - Mendekati pelaksanaan kontestasi Pemilu 2024, Airlangga Hartarto terus digoyang. Tidak hanya kursinya sebagai Ketua umum (Ketum) Golkar, posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini juga tengah diterpa kasus hukum.
Golkar saat ini belum mendeklarasikan dukungan capres untuk Pilpres 2024. Partai berlogo beringin itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Namun PPP diketahui bergabung dengan koalisi PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.
Terkait hal itu, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ray Rangkuti menyebut, Airlangga tengah mendapat dua serangan yang cukup tajam. Dia pun meyakini kedua serangan tersebut melibatkan pihak Istana.
"Dua 'serangan' yang muncul datang dari istana baik hukum maupun politik membuat situasi ini tidak mudah bagi Airlangga," ujar Ray saat dihubungi, Sabtu 29 Juli 2023.
Kenapa melibatkan istana? Menurut Ray, Airlangga diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang secara struktural berada di bawah kewenangan presiden.
Baca juga: Festival Gunung Slamet 2023 di Purbalingga Dibuka dengan Gelar Desa Wisata
Kemidian dorongan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum partai Golkar. Secara politik, dua kandidat penggantinya, yakni Menteri Investasi Indonesia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, merupakan orang yang sedang berada di istana.
"Airlangga diperiksa oleh Kejaksaan yang secara struktural di bawah kewenangan presiden. Kemudian isu Munaslub yang terus menguat. Sementara secara politik dua kandidat penggantinya adalah orang yang sedang berada di istana. Jadi, serangan kali ini, bukan serangan angin lalu. Ini angin puting beliung," lanjut dia.
Adapun terkait dorongan Munaslub untuk mengganti Airlangga, Ray berpendapat hal tersebut tidak logis. Sebab, kata dia, dua tokoh yang digadang menggantikan Airlangg masih menjabat sebagai menteri kabinet dengan setumpuk pekerjaan yang berat.
Apalagi, imbuh dia, alasan untuk mengganti Airlangga karena dianggap tidak mampu mendongkrak elektabilitas Partai Golkar menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
"Maka, aneh juga rencana peralihan ini. Mengganti Airlangga karena dianggap tidak mampu menaikan suara Golkar, tetapi saat yang sama memilih calon penggantinya yang sudah pasti tidak akan dapat konsentrasi penuh mengurus Golkar," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah ikut campur tangan dalam isu yang bergejolak di internal partai berlogo beringin itu.
Menurut Jokowi mencuatnya isu Munaslub di Partai Golkar tak ada hubungan dengan Presiden ataupun Pemerintah.
Adapun terkait dua menteri kabinetnya Luhut Panjaitan dan Bahlil Lahadia yang ingin maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan inisiatif pribadi masing-masing.