HELOINDONESIA.COM - Wellness tourism atau wisata kesehatan tradisional menjadi potensi yang sangat besar untuk menghasilkan devisa negara dari sektor pariwisata.
Karena itu, sebagai asosiasi dan pelaku di bidang bisnis pariwisata, terutama wisata wellness, bisa mengetahui bagaimana tentang pemerintahan agar mendukung bisa mendukung salah satu destinasi wisata yang berpotensi besar ini.
“Kita bisa meletakkan pemerintah secara proporsional. Jangan sampai kita berharapnya terlalu banyak atau sebaliknya. Kita tidak perlu berharap pada pemerintah, padahal pemerintah mempunyai berbagai kemampuan,” ungkap Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana, Prof Dr Ir I Gde Pitana M.Sc, seperti dikutip dari akun YouTube IWTIF pada Sabtu (18/1/2025).
Pitana mengatakan, ketika berbicara mengenai wellness tourism kemudian sedikit pengetahuan kita tentang apa sih sebenarnya fungsi dan tugas pemerintah? Lalu bagaimana peran pemerintah dalam membangun pariwisata terutama wellness tourism?
Baca juga: Cabang Atletik Jateng Didorong Bangkit dan Jadi Penyumbang Atlet Nasional
“Wellness tourism kita semua tahu. Wellness tourism itu menggabungkan wellness dan tourism. Tourism berbasis pada wellness atau wellness yang disatuan tourism. Atau orang yang datang sebagai wisatawan untuk melakukan wellness di tempat dia berwisata,” paparnya.
Yang jelas, lanjut Pitana, wellness tourism menjadi salah satu wisata minat khusus yang dimotivasi perjalanan wisatawan untuk tetap menjaga kebugarannya.
“Kebiasaan yang bisa dilakukan dalam wellness tourism itu berupa spa, meditasi, yoga dan pemanfaatan pengobatan tradisional lainnya, seperti a pilgrimage, reatreats, hiking, dafting atau bersepeda,” tambahnya.
Karena itu, sambung Pitana, apa bisa diharapkan dari pemerintah kalau kita ingin memajukan wellness tourism?
Baca juga: PWI Jateng Bersama Pertamina Bersinergi Dukung Program Penguatan SDM Wartawan
“Jika kita tidak salah alamat maka kita harus tahu dulu secara teoritis maupun praktik di mana-mana, pemerintah itu mempunyai tiga fungsi utama,” terang Pitana.
Pertama, tugas pemerintah dalam pembangunan bangsa, pembangunan karakter, pembangunan fisik, pembangunan sesuatunya.
Kedua, fungsi pemberdayaan. Bagaimana pemerintah tidak melakukannya sendiri, melainkan harus ada main power, stakeholder lainnya.
“Sehingga pembangunan itu betul-betul dilaksanakan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat,” imbuhnya.
Ketiga, pelayanan dalam melakukan hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan oleh non pemerintah. “Kalau sudah bisa dilakukan non pemerintah, maka pemerintah itu harus harus mundur. Jangan sampai sudah dilakukan masyarakat, sudah dilakukan asosiasi, justru pemerintah ingin menonjol di sana. Itu kurang tepat,” ungkapnya.
Baca juga: Event Jateng Open dan Kejurprov 2025 Dijadikan Babak Pra-Porprov Atletik
Jadi, tambah Pitana, pemerintah bertugas melakukan pelayanan-pelayanan yang secara praktis yang sulit dilakukan oleh non pemerintah.
Dan dari tiga fungsi tersebut, jelas Pitana, dilaksanakan dengan enam tugas pokok. Mengutip dari bukunya Ryas Rasyid. Tugas pokok itu meliputi:
Pertama menjamin keamanan negara
Kedua, memelihara ketertiban,
Ketiga menjamina diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat.
Keempat, melakukan pekerjaan umum dan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
Kelima, meningkatkan kesejahteraan sosial.
Baca juga: Rakernas MKGR 2025, Erwin Eka Siap Amankan Golkar di Bawah Komando Bahlil
Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
Dari keenam tugas pokok pemerintah tersebut, menurut Pitana, yang dibutuhkan dalam wellness tourism adalah infrastruktur. Dan ini masuk dalam tugas nomor empat.
Kemudian, tugas pokok pemerintah yang nomor 6enam. Bagaimana agar pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada pengembangan pembangunan dari wellness tourism tersebut.
“Implementasinya dilakukan oleh pemerintah yang menangani pariwisata yaitu kementerian pariwisata,” tandasnya.
