LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Pakar hukum dan pengamat kebijakan publik Dr. Wendy Melfa mengatakan perusahaan yang tak mau membeli singkong petani merupakan tindakan ekstra yudisial kepada pemerintah daerah (Gubernur dan DPRD Lampung).
"Inilah pentingnya, bagaimana menempatkan kesepakatan sebagai hukum yang tidak hanya sebagai hukum dalam kesepakatan, tetapi juga hukum yang bisa dilaksanakan," katanya kepada Helo Indonesia, Sabtu (25/1/2025).
Baca juga: Didemo agar Sesuai HET, Pabrik Besar Malah Stop Beli Singkong
Negara, seharusnya, kata Penggiat Ruang Demokrasi (RuDem), negara tidak boleh kalah yang dalam hal ini gubernur dan DPRD untuk membela rakyat terhadap pengusaha atau pabrikan yang hanya berorientasi keuntungan.
Bila 'kesepakatan' harga singkong Rp1400/kg dengan rafaksi 15 % dipahami sebagai hukum, maka ada yang 'sesuatu' yang keliru bahkan ironi karena bukannya membeli sesuai kesepakaran, pengusaha malah "mogok" beli singkong.
Baca juga: Orang Dekat Mirza Tak Percaya HET Singkong Jadi Solusi, Ini Tawarannya
Dijelaskan akademisi UBL ini, hukum itu harus mengandung tiga unsur yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. "Ketiga unsur itu harus 'dikompromikan' dalam upaya pemberlakuan hukum (kesepakatan)," katanya.
Jika gegabah, bila tidak cermat 'mengkompromikannya" maka keberlakuan hukum itu tak efektif, ujar Wendy yang juga mantan bupati Lampung Selatan.
Langkah Sistemik
Menurut Wendy, Gubernur dan DPRD Lampung sudah harus mengambil langkah sistemik dan jangka panjang untuk menghitung supply and demand kebutuhan serta ketersediaan bahan baku tapioka.
"Baik untuk kebutuhan dan ketersediaan di lokal maupun nasional, termasuk 'mengevaluasi' secara holistik kebijakan import, perizinan, penggunaan lahan, ketersediaan pupuk sampai program hilirisasi," tuturnya.
Pemerintah dapat memberikan intensif sebagai perangsang investor agar bisa menampung dan menyimpan singkong untuk kebutuhan tapioka beserta produk turunannya, kata Wendi.
Dengan langkah kongkrit seperti ini, dia yakin dalam jangka panjang bisa dijadikan 'bargaining' posisi politik pemda dengan pengusaha/ pabrikan tapioka yang menampung singkong petani. (HBM)
-
