HELOINDONESIA.COM -Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya, dengan harapan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras dan hasil pertanian lainnya.
Untuk mencapai tujuan ini, berbagai langkah strategis diterapkan, termasuk optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas petani, serta pengawasan ketat terhadap distribusi hasil panen.
Dalam mendukung kebijakan ini, Kodim 0830 Kota Surabaya turut berperan aktif dalam program ketahanan pangan dan serapan gabah, memastikan lahan pertanian tetap produktif serta harga gabah sesuai dengan ketetapan pemerintah agar kesejahteraan petani terjaga.
Mayor ARH Suhardi, Pasiter Kodim 0830 Kota Surabaya, menjelaskan bahwa program ketahanan pangan nasional merupakan bagian dari Program Presiden Republik Indonesia untuk 2025.
"Program itu awalnya memang Ketahanan Pangan 2025. Program ini mencakup beberapa kegiatan, termasuk kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan Angkatan Darat," ujarnya.
Di luar Pulau Jawa, program ini diwujudkan dalam bentuk perluasan lahan melalui skema Optimasi Lahan (OPLAH). "Bentuknya adalah perluasan lahan, yaitu membuka lahan baru," katanya. Sementara itu, di Pulau Jawa, dilakukan skema Luas Tambah Tanam, yang bertujuan meningkatkan frekuensi panen dari sekali menjadi dua hingga tiga kali setahun.
Lahan Pertanian di Surabaya
Dalam hal ini Kodim 0830 Kota Surabaya juga mendukung upaya ketahanan pangan, meskipun lahan pertanian di wilayah ini relatif terbatas.
"Kodim di seluruh Indonesia memiliki tugas yang sama, tetapi lahan pertanian di wilayah Kodim Surabaya tergolong kecil. Saat ini, hasil koordinasi dengan Dinas Pertanian dan BPS menunjukkan luas lahan pertanian di Surabaya sekitar 1.164 hektare," jelas Suhardi.
Sebagian besar lahan di Surabaya, hampir 95 persen, merupakan milik pengembang yang belum digunakan. Petani memanfaatkan lahan ini dengan izin dari pemiliknya.
"Kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian membentuk kelompok tani (Poktan) untuk memanfaatkan lahan-lahan yang masih bisa ditanami. Sebagian besar lahan sudah tertanami padi, dan untuk yang tidak bisa ditanami padi, ditanam jagung atau cabai," tambahnya.
Kodim Surabaya juga mendampingi dan mengawasi kelompok tani dalam hal irigasi, distribusi pupuk, serta penggunaan alat pertanian. Terdapat sembilan koramil yang mengawasi sekitar 15 kecamatan yang masih memiliki lahan sawah, seperti di Lakarsantri, Karangpilang, Wiyung, Benowo, Pakal, serta beberapa wilayah di timur seperti Sukolilo.
Serapan Gabah dan Pengawasan Harga
Kodim Surabaya juga berperan dalam program Serapan Gabah/Beras Petani (Sergap) yang bertujuan memastikan Bulog menyerap gabah petani sesuai ketentuan.
"Pemerintah melalui Bulog bekerja sama dengan TNI, termasuk Kodim, untuk memastikan serapan gabah berjalan optimal. Babinsa bertugas memetakan lahan, mendata waktu panen, serta memastikan hasil panen diserap Bulog dengan harga yang telah ditetapkan," terang Suhardi.
Harga gabah dari sawah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). "Harga ini tidak boleh turun, boleh naik, tetapi tidak boleh lebih rendah dari ketentuan," tegasnya.
Kodim juga mengawasi tengkulak agar tidak membeli gabah petani dengan harga di bawah HPP. "Kami bertugas mengawasi dan melaporkan setiap hari agar target serapan gabah nasional sebesar 3 juta ton bisa tercapai," tutup Suhardi.***