LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Menjelang pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, suasana justru dipenuhi ketegangan. Panitia nonton bareng (nobar) yang digelar Gerakan Pemuda Lampung (GPL) bersama sejumlah elemen masyarakat terpaksa berpindah tempat hingga tiga kali, Sabtu (16/5/2026).
Setiap lokasi yang disiapkan mendadak batal digunakan. Alasannya beragam, namun menyisakan kesan serupa: ketakutan. Awalnya, kegiatan dijadwalkan berlangsung di sebuah kampus. Namun rencana itu kandas dengan alasan jadwal nobar berbenturan dengan kegiatan sosial kampus.
Panitia lalu memindahkan acara ke Cafe Roemah Jus. Tempat itu pun batal digunakan setelah pemilik kafe mendadak membatalkan reservasi. Menurut panitia, pembatalan dilakukan secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang benar-benar gamblang. Informasi yang diterima, pemilik kafe khawatir statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dapat menimbulkan persoalan.
“Kami menghormati keputusan pemilik tempat. Tetapi tentu kami menyayangkan pembatalan mendadak ini,” kata Ketua Penyelenggara, Muhammad Yasir Setiawan, kepada Heloindonesia.com, Jumat (16/5/2026).
Perpindahan demi perpindahan membuat panitia akhirnya memilih bergerak senyap. Lokasi ketiga sengaja dirahasiakan dan hanya dibagikan secara terbatas kepada peserta. Yang diketahui publik hanya satu petunjuk: nobar tetap berlangsung di kawasan Kecamatan Kadaton, Bandarlampung.
Selebihnya, panitia memilih “berbisik-bisik”.
Mereka tak ingin agenda diskusi film tentang eksploitasi tanah Papua itu kembali gagal sebelum dimulai. Kekhawatiran pembubaran masih membayangi hingga beberapa jam menjelang acara dimulai pukul 18.10 WIB.
“Alhamdulillah, kami langsung bergerak cepat dan mendapatkan tempat yang lebih proper dan lebih luas. Nanti akan kami sampaikan menyusul,” ujar Yasir.
Meski dibayangi ketidakpastian, panitia memastikan diskusi tetap digelar. Enam pemantik disebut telah memastikan hadir untuk membedah isi film dan isu-isu yang diangkat di dalamnya.
Yasir mengaku prihatin melihat masih adanya rasa takut di tengah masyarakat untuk terlibat dalam ruang diskusi publik, terutama bagi mereka yang memiliki kaitan dengan institusi pemerintahan.
“Kami sangat menyayangkan ketika ada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan atau ASN, yang memilih menjaga jarak dari ruang diskusi seperti ini karena khawatir terhadap karier atau penilaian tertentu. Padahal diskusi publik dan film adalah bagian dari ruang edukasi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sikap apatis terhadap persoalan sosial dan lingkungan justru dapat menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Ia menyinggung berbagai bencana lingkungan yang terjadi di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir sebagai alarm yang seharusnya membuka ruang diskusi, bukan menutupnya.
“Kita melihat sendiri bagaimana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Musi Rawas diterjang bencana akibat kerusakan lingkungan. Bandar Lampung juga terus dilanda banjir setiap musim hujan. Ini bukan persoalan kecil,” katanya.
Panitia menegaskan, tujuan utama kegiatan tersebut adalah membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan, sosial, dan pentingnya budaya berpikir kritis. Namun di tengah rangkaian pembatalan dan penolakan tempat, Yasir menilai ada satu hal yang semakin nyata: rasa takut.
“Melihat dinamika yang ada, pembubaran dan penghalangan di beberapa wilayah, bahkan kami sendiri merasakan alasan yang terang-terangan karena ‘takut’, saya kira takut dan apatis itu memang saling berhubungan,” ucapnya.
Meski terus berpindah tempat dan dibayangi ancaman pembubaran, panitia memastikan nobar tetap berjalan malam ini. Entah akan berlangsung lancar atau kembali terhenti di tengah jalan, belum ada yang benar-benar tahu.
“Wallahualam,” kata salah seorang panitia pelan. Adapun keenam pemantik diskusi lainnya adalah Direktur Eksekutif WALHI Lampung Irfan Tri Musri; Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung Dian Wahyu Kusuma; dosen Teknik Lingkungan Universitas Malahayati Mokhram Ari Arbi; tokoh adat M. Arif Sanjaya Tuan Penutup Bangsorayo Sakti; Ketua Umum DPP YLHBR-ABR Indonesia Hermawan; dan anggota DPRD Provinsi Lampung M. Syukron Muchtar.
"Kami percaya karya film dapat menjadi media edukasi, refleksi, sekaligus penguatan nilai demokrasi dan kebebasan berpikir di tengah kehidupan berbangsa,” ujar Ketua DPW YLHBR-ABR Lampung Hermawan. (HBM)