ISRAEL, HELOINDONESIA.COM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ancaman kehilangan kekuasaan setelah Presiden Isaac Herzog menunjuk pemimpin oposisi Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru, menyusul hasil pemilu parlemen yang mengguncang peta politik Israel.
Keputusan Herzog pada Minggu (8/11/2026) itu menjadi pukulan politik bagi Netanyahu. Partai Likud yang dipimpinnya memang menjadi partai tunggal dengan perolehan kursi terbanyak, tetapi blok pendukungnya gagal mempertahankan mayoritas di Knesset, parlemen Israel.
Berdasarkan hasil akhir pemilu yang digelar 27 Oktober 2026, blok pro-Netanyahu memperoleh 53 dari total 120 kursi. Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab Israel menguasai 19 kursi lainnya.
Dengan komposisi tersebut, tak satu pun blok politik mampu menguasai mayoritas parlemen secara mandiri. Untuk membentuk pemerintahan, seorang calon perdana menteri harus mampu mengamankan dukungan sedikitnya 61 anggota Knesset.
Laporan The Times of Israel pada 30 Oktober menyebutkan, hasil akhir pemilu telah mengonfirmasi kemerosotan kekuatan koalisi Netanyahu, yang sebelumnya menguasai 68 kursi. Penurunan itu membuka ruang bagi oposisi untuk mencoba mengambil alih pemerintahan.
Herzog Pilih Eisenkot
Mengutip laporan Associated Press (AP) dan keterangan resmi Kepresidenan Israel, Herzog memberikan kesempatan kepada Eisenkot untuk merintis pembentukan pemerintahan baru setelah menyelesaikan konsultasi dengan seluruh faksi yang terpilih ke Knesset.
Dalam konsultasi tersebut, perwakilan partai-partai yang secara keseluruhan memiliki 67 anggota parlemen merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan. Sementara itu, rekomendasi kepada Netanyahu datang dari faksi-faksi dengan total 46 anggota parlemen.
Angka 67 tersebut merupakan jumlah dukungan dalam konsultasi politik, bukan jumlah kursi yang dimenangkan blok oposisi dalam pemilu. Secara elektoral, blok Eisenkot mengantongi 48 kursi, sedangkan 19 kursi lainnya dikuasai partai-partai Arab Israel.
Perbedaan angka ini penting karena dukungan untuk menunjuk seseorang membentuk pemerintahan belum otomatis menjamin terbentuknya koalisi yang stabil.
Herzog sebelumnya menegaskan bahwa kewenangannya bukan sekadar memilih kandidat berdasarkan jumlah rekomendasi, melainkan menentukan siapa yang paling mungkin berhasil membentuk pemerintahan.
Dengan mandat tersebut, Eisenkot memperoleh waktu 28 hari untuk menyusun koalisi. Masa itu dapat diperpanjang hingga 14 hari sesuai ketentuan yang berlaku.
Partai Arab Jadi Penentu
Peta politik pascapemilu menempatkan partai-partai Arab Israel pada posisi strategis. Gabungan 19 kursi mereka berpotensi menjadi penentu bagi Eisenkot untuk mencapai ambang mayoritas 61 kursi.
Namun, jalan menuju kekuasaan tidak sepenuhnya mulus. Sejumlah partai dalam kubu oposisi sebelumnya menyatakan keberatan bekerja sama dengan partai-partai Arab, sehingga dukungan mereka harus dinegosiasikan dengan cermat.
Di sisi lain, partai-partai ultraortodoks yang sebelumnya menjadi bagian dari basis politik Netanyahu juga menghadapi persoalan internal, termasuk perdebatan mengenai pengecualian wajib militer bagi kelompok Yahudi ultraortodoks.
Situasi ini membuka kemungkinan terjadinya pergeseran dukungan, negosiasi lintas blok, bahkan kesepakatan politik yang sebelumnya sulit dibayangkan. Reuters dalam analisisnya pada 28 Oktober menilai Netanyahu masih memiliki peluang mempertahankan kekuasaan, tetapi jalannya semakin bergantung pada kemampuannya menarik lawan politik ke dalam kesepakatan koalisi.
Netanyahu Belum Benar-Benar Kalah
Meski kehilangan mayoritas, Netanyahu belum otomatis tersingkir dari pemerintahan. Ia masih dapat berupaya membangun koalisi alternatif apabila Eisenkot gagal memenuhi mandatnya.
Netanyahu juga mendorong gagasan pemerintahan persatuan. Namun, gagasan itu berhadapan dengan perbedaan tajam di antara para pesaingnya, terutama mengenai arah kebijakan negara, reformasi peradilan, kewajiban militer, dan penanganan konflik Gaza.
Apabila Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam tenggat yang diberikan, peluang dapat beralih kepada kandidat lain. Jika berbagai upaya pembentukan koalisi berakhir buntu, Israel berpotensi menghadapi pemilu baru pada awal 2027.
Selama proses tersebut berlangsung, pemerintahan Netanyahu tetap menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan sementara.
Perubahan di Tengah Bayang-Bayang Perang Gaza. Pemilu 27 Oktober menjadi ujian politik penting bagi Netanyahu setelah Israel menjalani periode konflik berkepanjangan, termasuk perang di Gaza sejak Oktober 2023.
Eisenkot menawarkan arah perubahan, termasuk pemulihan kepercayaan terhadap lembaga negara, perlindungan independensi peradilan, dan penataan kebijakan pascaperang. Namun, agenda tersebut masih harus diterjemahkan menjadi kesepakatan konkret di antara partai-partai yang memiliki kepentingan berbeda.
Partai-partai Arab Israel juga mencatat capaian bersejarah dengan menguasai 19 kursi, hampir dua kali lipat dibandingkan gabungan perolehan mereka pada pemilu sebelumnya. Meski demikian, besarnya perolehan kursi tersebut belum menjamin mereka diterima sebagai mitra koalisi oleh seluruh kubu oposisi.
Hasil pemilu ini memperlihatkan bahwa kemenangan partai terbesar tidak selalu berujung pada kekuasaan. Dalam sistem parlementer Israel, kemampuan membangun koalisi dan memperoleh kepercayaan mayoritas anggota parlemen menjadi penentu akhir.
Kini, Eisenkot mendapat kesempatan pertama untuk membuktikan bahwa dukungan politik yang terkumpul dapat diubah menjadi pemerintahan. Sementara itu, Netanyahu masih memiliki ruang untuk bertahan, meski dominasi politiknya menghadapi ujian paling berat dalam pertarungan pembentukan koalisi kali ini. (DBS)
