BOGOR, HELOINDONESIA.COM — Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang pernah memimpin Polri, turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.
Pertemuan tersebut menarik perhatian karena berlangsung ketika penanganan perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi sorotan nasional. Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang memastikan pertemuan di Hambalang itu secara khusus membahas perkara tersebut.
Berdasarkan rekaman yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut para mantan Kapolri satu per satu sebelum mereka berkumpul mengelilingi meja bundar untuk berdiskusi.
Prabowo didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tandyo Budi Revita, serta sejumlah pejabat tinggi pertahanan dan kepolisian.
Dalam rekaman tersebut, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Roesmanhadi terlihat menjadi orang pertama yang disambut Prabowo. Berikutnya, hadir Sutanto, Da'i Bachtiar, Bambang Hendarso Danuri, Badrodin Haiti, dan Surojo Bimantoro. Nama-nama lainnya ialah Roesdihardjo, Timur Pradopo, Sutarman, serta Tito Karnavian.
Sepuluh mantan Kapolri itu merupakan para pemimpin Polri dari berbagai periode, mulai dari era akhir pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan Joko Widodo. Mereka memiliki pengalaman berbeda dalam menghadapi dinamika keamanan, politik, dan penegakan hukum di Indonesia.
Tito, dari Kapolri menjadi Mendagri
Kehadiran Tito menjadi salah satu sorotan. Ia menjabat Kapolri pada Juli 2016 hingga Oktober 2019 sebelum masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam posisi sekarang, Tito merupakan salah satu pejabat kabinet yang berpengalaman langsung memimpin institusi kepolisian.
Di Hambalang, Tito duduk bersama para mantan Kapolri lainnya dalam forum yang juga dihadiri Kapolri aktif dan sejumlah pejabat pertahanan serta intelijen negara.
Komposisi peserta tersebut mempertemukan para mantan pemimpin Polri lintas generasi dengan pimpinan institusi keamanan yang masih aktif. Namun, belum tersedia keterangan resmi mengenai pokok pembicaraan, kesimpulan pertemuan, maupun tindak lanjut yang akan dilakukan.
Berlangsung saat Kasus Penyadapan
Pertemuan itu berlangsung ketika Bareskrim Polri tengah menangani dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Dalam perkembangan perkara yang diberitakan sejumlah media pada awal November 2026, penyidik mengusut dugaan penyadapan, akses ilegal terhadap informasi elektronik, serta penghapusan data elektronik. Sejumlah perwira tinggi Polri dilaporkan terseret dalam proses hukum tersebut.
Perkembangan perkara itu turut memunculkan perdebatan mengenai legalitas tindakan penyadapan, kewenangan aparat, perlindungan komunikasi, serta akuntabilitas penegakan hukum. Namun, dugaan keterlibatan seseorang tetap harus dibedakan dari kesalahan yang telah dibuktikan melalui proses peradilan.
Kehadiran Panglima TNI, Kepala BIN, Kapolri aktif, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya menambah perhatian terhadap pertemuan tersebut. Meski demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa kehadiran mereka merupakan bukti adanya agenda khusus terkait dugaan penyadapan tanpa konfirmasi dari Istana.
Hingga berita ini disusun, rekaman resmi yang beredar hanya memperlihatkan bagian awal pertemuan dan tidak menyertakan penjelasan terperinci mengenai isi diskusi.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai apakah pertemuan itu merupakan silaturahmi, konsultasi mengenai keamanan nasional, atau pembahasan persoalan lain masih menunggu keterangan resmi Presiden maupun pihak Istana. (DBS)
