LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM -- Terungkap, Pidsus Kejati Lampung menyita sejumlah dokumen, barang elektronik, hingga kendaraan dari kantor dan rumah para pejabat Disdikbud Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan tipikor Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas
Penyidik juga memeriksa sejumlah pejabat dan staf, termasuk Kepala Disdikbud Lampung Tengah, Nur Rohman. Penanganan perkara berada di bawah Kejati Lampung, sedangkan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah memberikan pendampingan dalam proses penggeledahan.
Dari publikasi Kejati Lampung lewat instagramnya, Rabu (11/11/2026), oknum pejabat Disdikbud Kabupaten Lampung Tengah terindikasi "memeras" 10-15 persen kepada para kepala sekolah yang memperoleh proyek dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
Selain mencari barang bukti, Kejati Lampung juga menyelusuri asal-usul kepemilikan, pengusaan, aliran dana, dan pemetaan aset (asset tracking) yang dimiliki para tersangka. Kejati Lampung menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas secara profesional, objektif, transparan, dan akuntebel.
Data Pemerintah Provinsi Lampung yang dipublikasikan pada 20 Agustus 2026 menyebutkan, program revitalisasi pemerintah pusat di Kabupaten Lampung Tengah mencakup 89 titik sekolah, dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta.
Namun, jumlah tersebut merupakan cakupan program revitalisasi yang diumumkan pemerintah daerah. Belum ada angka terverifikasi dalam sumber yang ditelusuri mengenai berapa sekolah dari 89 titik tersebut yang secara khusus masuk dalam berkas perkara dugaan pemerasan, berapa nilai total bantuan di Lampung Tengah, serta berapa nilai setiap proyek yang diduga dimintai setoran.
Perbedaan data ini penting. Jumlah sekolah penerima program tidak otomatis sama dengan jumlah sekolah yang menjadi korban atau objek dugaan pemerasan. Nilai keseluruhan program juga tidak boleh langsung disebut sebagai nilai kerugian negara.
Keenam sekolah yang disebut dalam laporan tersebut ialah SDN 1 Mojopahit, SDN 2 Mojopahit, SDN 1 Badransari, SDN 2 Tanggul Angin, SDN 1 Srisawahan, dan SDN 2 Totokato. Nilai setoran dari enam sekolah itu disebut hampir mencapai Rp1 miliar.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto. Landasan kebijakannya antara lain Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Pelaksanaan program di tingkat kementerian berada di bawah Kemendikdasmen yang dipimpin Menteri Abdul Mu’ti. Program ini ditujukan untuk memperbaiki kualitas sarana pendidikan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang baru, perbaikan sanitasi, hingga penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran.
Dalam publikasi resmi pada Oktober 2026, Kemendikdasmen menyebut alokasi revitalisasi di Provinsi Lampung mencapai sekitar Rp1,31 triliun untuk 1.737 satuan pendidikan. Angka itu merupakan cakupan program tingkat provinsi, bukan nilai khusus proyek Lampung Tengah dan bukan pula nilai perkara yang sedang ditangani Kejati.
Artinya, program yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tersebut memiliki tujuan yang jelas: memperbaiki kualitas pendidikan. Dugaan pemerasan dalam pelaksanaannya justru berpotensi mencederai tujuan itu dan membebani sekolah penerima bantuan.
Puluhan Kepala Sekolah Diperiksa, Aset Ditelusuri
Sebelum penggeledahan, Kejati Lampung telah memanggil puluhan kepala sekolah untuk dimintai keterangan. Penyelidikan disebut berlandaskan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRIN-07/L.8/Fd.1/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Kepala sekolah diminta membawa dokumen dan data pendukung pelaksanaan program.
Penyidik kini tidak hanya mencari dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menelusuri asal-usul kepemilikan, penguasaan, aliran dana, serta pemetaan aset atau asset tracking yang diduga berkaitan dengan pihak-pihak yang diperiksa.
Penelusuran aset menjadi bagian penting untuk menguji apakah terdapat aliran uang dari sekolah kepada oknum pejabat, siapa yang menerima dan menguasainya, serta apakah ada aset yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. (HBM)
