HELOINDONESIA.COM - Presiden Jokowi (Joko Widodo) menyerukan kerja sama yang lebih baik antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia untuk memerangi apa yang disebutnya “diskriminasi” terhadap produk minyak sawit negara mereka.
Sebab, karena undang-undang Uni Eropa yang baru mengancam ekspor komoditas sawit. UU baru itu menyebutkan larangan sawit masuk Uni Eropa.
Uni Eropa mengeluarkan undang-undang tahun ini yang melarang impor komoditas yang terkait dengan deforestasi, sebuah langkah yang diperkirakan akan merugikan minyak kelapa sawit.
Indonesia dan Malaysia adalah dua produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, komoditas yang digunakan dalam segala hal mulai dari lipstik hingga pizza.
Baca juga: Sayang Sekali, Sudah Antre Tahunan, 292 Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat, Ini Penyebabnya
“Kerja sama ini perlu kita perkuat. Kita tidak ingin komoditas yang diproduksi oleh Malaysia dan Indonesia didiskriminasikan di negara lain,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, Kamis, usai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin berjanji untuk bekerja sama secara erat untuk mengatasi "tindakan diskriminatif yang sangat merugikan terhadap minyak sawit" UE.
UE perlu segera bekerja menuju resolusi yang adil dan setara, kata mereka dalam pernyataan itu.
Indonesia dan Malaysia, yang bersama-sama menyumbang sekitar 85 persen dari ekspor minyak sawit global, mengirim misi bersama ke Brussel pekan lalu dengan pejabat senior pemerintah dari kedua negara bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa untuk membahas undang-undang deforestasi.
Baca juga: Anies Bicara Penjegalan, Hasto Sebut Sosok yang Tidak Berprestasi Ada Hambatan Dinilai Penjegalan
Malaysia menyebut undang-undang itu "tidak adil" dan mengatakan sedang bekerja sama dengan Indonesia untuk mempertimbangkan tanggapan yang tepat.
Jokowi juga mengatakan negara-negara tersebut telah sepakat untuk membentuk kerangka kerja untuk melindungi hak-hak pekerja migran.
Malaysia telah menghadapi serangkaian tuduhan dalam beberapa tahun terakhir atas perlakuannya terhadap pekerja migran, tulang punggung industri manufaktur dan jasanya. Beberapa perusahaan Malaysia telah dilarang di Amerika Serikat karena menggunakan “kerja paksa”.
Indonesia adalah sumber tenaga kerja asing terbesar bagi Malaysia, dengan banyak orang Indonesia yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. (*)
(Winoto Anung)