Oleh Drs. H.M. Shobir Toyyib M Hum
Mahasiswa S3 PMI UIN RADEN INTAN LAMPUNG
KEPEDULIAN sosial tidak seharusnya hadir hanya ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat. Kepedulian perlu dirawat sebagai kesadaran bersama, diwujudkan melalui tindakan nyata, serta diperkuat oleh kebijakan dan kelembagaan yang berpihak pada keselamatan manusia.
Dalam konteks Lampung, dua agenda yang sekilas tampak berbeda, yakni donor darah dan sosialisasi mitigasi bencana, sesungguhnya bertemu pada satu tujuan yang sama: membangun masyarakat yang peduli, tangguh, dan siap saling menolong.
Keduanya bukan sekadar kegiatan sosial atau program kelembagaan. Lebih jauh, donor darah dan mitigasi bencana merupakan bagian penting dari investasi kemanusiaan yang menentukan kualitas ketahanan sosial masyarakat.
Donor Darah: Kebutuhan Kemanusiaan yang Tidak Pernah Berhenti
Donor darah sering dipahami sebagai kegiatan sosial untuk memenuhi kebutuhan darah bagi pasien. Pemahaman tersebut benar, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan makna donor darah.
Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan medis, donor darah merupakan praktik solidaritas kemanusiaan yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia saling terhubung.
Seseorang yang sehat bersedia menyumbangkan sebagian kecil dari dirinya agar orang lain memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di dalam tindakan sederhana tersebut terkandung nilai kepedulian, keikhlasan, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap martabat sesama manusia.
Di Lampung, kebutuhan terhadap darah memperlihatkan betapa pentingnya gerakan kemanusiaan ini dibangun secara berkelanjutan. Data PMI Provinsi Lampung menunjukkan kebutuhan darah terus mengalami peningkatan.
Pada 2024, permintaan darah untuk kepentingan medis dilaporkan mencapai sekitar 4.000–5.000 kantong setiap bulan. Bahkan, pada saat itu, pendonor sukarela yang datang langsung ke Unit Donor Darah (UDD) PMI Lampung disebut hanya berkisar 50–100 orang per bulan.
Kegiatan donor darah massal dari berbagai instansi dan perusahaan menjadi salah satu penopang pemenuhan kebutuhan tersebut.
Perkembangan berikutnya menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat. Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, dalam kegiatan peringatan HUT ke-80 PMI pada September 2025 menyampaikan bahwa jumlah darah yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari 62.000 kantong, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat sekitar 55.000 kantong.
Pelayanan darah tersebut telah menjangkau lebih dari 50 rumah sakit dan sekitar 422 instansi yang berpartisipasi dalam gerakan donor darah. Namun, tantangan belum selesai.
Pada 2026, Kepala Bagian Pelayanan Donor UDD PMI Provinsi Lampung, Agus Suryanto, menyampaikan bahwa kebutuhan darah di Lampung mencapai sekitar 7.000–7.500 kantong setiap bulan atau rata-rata 250 kantong per hari.
Angka tersebut memberikan gambaran bahwa kebutuhan darah bukan persoalan musiman. Setiap hari ada pasien yang membutuhkan transfusi, mulai dari korban kecelakaan, ibu yang mengalami perdarahan saat persalinan, pasien operasi, penderita thalassemia, hingga pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan transfusi secara berkala.
Dengan kebutuhan sekitar 250 kantong per hari, ketersediaan darah tidak mungkin hanya mengandalkan kegiatan donor pada peringatan hari besar atau ketika stok mulai menipis. Diperlukan basis pendonor sukarela yang aktif, terdata, teredukasi, dan memiliki kesadaran untuk mendonor secara rutin sesuai persyaratan medis.
Data tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan menghimpun puluhan ribu kantong darah harus diikuti dengan penguatan kesinambungan pasokan. Peningkatan jumlah donor merupakan kabar baik, tetapi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang menuntut partisipasi masyarakat yang semakin luas.
Karena itu, donor darah tidak semestinya hanya bergantung pada kegiatan sesaat. Yang dibutuhkan adalah gerakan terencana dan berkelanjutan melalui edukasi publik, pendataan dan pembinaan pendonor sukarela, kemitraan dengan komunitas, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, serta penguatan jejaring pelayanan donor darah.
Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat, persyaratan, dan prosedur donor darah. Dengan demikian, keputusan untuk menjadi pendonor lahir dari kesadaran dan kerelaan, bukan karena paksaan.
Palang Merah Indonesia (PMI) Lampung memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem kemanusiaan tersebut. Perannya bukan hanya menyelenggarakan pelayanan donor darah, tetapi juga menjadi penggerak edukasi, penjaga mutu pelayanan, penghubung berbagai komunitas, serta mitra pemerintah dalam urusan kemanusiaan.
Namun, keberhasilan gerakan donor darah tentu tidak dapat dibebankan kepada PMI semata. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, perusahaan, media, dan seluruh elemen warga perlu mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing.
Mitigasi Bencana Harus Dimulai Sebelum Bencana Datang
Kesadaran yang sama perlu dibangun dalam menghadapi persoalan kebencanaan. Lampung memiliki karakter geografis dan lingkungan yang menghadirkan beragam potensi ancaman, mulai dari gempa bumi, tsunami, aktivitas gunung api, banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Kondisi geografis Lampung yang memiliki wilayah pesisir, pegunungan, kawasan hutan, serta permukiman yang berkembang pesat menuntut pendekatan mitigasi yang tidak bisa diseragamkan.
Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi risiko dan dampaknya dapat dikurangi melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, perencanaan, dan tindakan kolektif. Karena itu, sosialisasi mitigasi bencana tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai kegiatan formalitas atau penyampaian informasi satu arah.
Lebih dari itu, sosialisasi harus menjadi proses pendidikan masyarakat agar warga mampu mengenali ancaman di lingkungannya, memahami jalur evakuasi, mengetahui titik kumpul, menyiapkan kebutuhan darurat, melindungi kelompok rentan, serta memahami cara memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya.
Pendidikan kebencanaan yang efektif harus dekat dengan kehidupan masyarakat. Materinya perlu disesuaikan dengan karakter ancaman dan kondisi setiap wilayah, disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta dilanjutkan dengan simulasi dan evaluasi.
Anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses juga harus menjadi perhatian dalam setiap perencanaan. Kesiapsiagaan bukan hanya urusan aparat atau relawan terlatih, melainkan kemampuan bersama yang harus tumbuh dari keluarga, lingkungan, sekolah, komunitas, hingga pemerintah.
Dalam konteks ini, DPD LPM Lampung dapat mengambil peran penting.
Dengan kedekatan LPM terhadap kehidupan masyarakat dan potensi kelembagaan di tingkat lokal, organisasi ini dapat menjadi jembatan antara pengetahuan kebencanaan, kebutuhan warga, dan program pemerintah.
Penguatan kapasitas masyarakat akan lebih bermakna apabila warga tidak hanya ditempatkan sebagai peserta sosialisasi, tetapi juga dilibatkan dalam pemetaan risiko, penyusunan rencana kesiapsiagaan, pengorganisasian relawan, serta pemantauan kondisi lingkungan.
Menghubungkan Dua Agenda dalam Pembangunan Masyarakat
Donor darah dan mitigasi bencana sering ditempatkan dalam ruang kegiatan yang terpisah. Padahal, keduanya dapat dirangkai dalam satu agenda besar pengembangan masyarakat. Donor darah menumbuhkan solidaritas untuk menyelamatkan kehidupan, sedangkan mitigasi bencana membangun kemampuan kolektif untuk melindungi kehidupan.
Keduanya membutuhkan pengetahuan, organisasi, kepemimpinan, partisipasi, kepercayaan, dan kesinambungan.
Bahkan, dalam situasi bencana, kebutuhan darah dapat meningkat akibat korban luka, kecelakaan, atau kondisi medis yang memerlukan transfusi. Karena itu, kesiapan pelayanan darah juga merupakan bagian penting dari kapasitas kemanusiaan daerah dalam menghadapi keadaan darurat.
Namun, pengelolaan darah dalam kondisi bencana tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan donor mendadak. Diperlukan sistem pelayanan yang terorganisasi, ketersediaan pendonor sukarela, pengelolaan stok, distribusi, serta koordinasi antara PMI, rumah sakit, pemerintah, dan pihak terkait.
Dengan demikian, gerakan donor darah yang kuat dalam kondisi normal akan menjadi modal sosial dan kelembagaan ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat.
Dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam, keterlibatan warga bukan sekadar instrumen untuk menyukseskan sebuah program.
Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, potensi, serta kemampuan untuk menentukan kebutuhan dan mengelola perubahan di lingkungannya. Nilai ta'awun atau tolong-menolong, kepedulian terhadap sesama, amanah, dan tanggung jawab menjaga kehidupan dapat menjadi landasan etis bagi gerakan tersebut.
Spiritualitas tidak boleh berhenti pada nasihat dan wacana, tetapi harus menemukan maknanya melalui tindakan sosial yang nyata. Pendekatan ini sekaligus mengingatkan bahwa keberhasilan kegiatan kemanusiaan tidak cukup diukur dari jumlah acara yang terlaksana atau banyaknya peserta yang hadir.
Ukuran yang lebih penting adalah perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas masyarakat. Apakah semakin banyak warga menjadi pendonor sukarela yang teredukasi? Apakah setiap komunitas memiliki rencana kesiapsiagaan? Apakah kelompok rentan telah terjangkau? Apakah koordinasi antarlembaga semakin baik?
Dan yang tidak kalah penting, apakah masyarakat semakin mampu bertindak tepat ketika menghadapi keadaan darurat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi dasar evaluasi setiap program agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
Tanggung Jawab Bersama Para Pemangku Kepentingan
Pemerintah daerah perlu menempatkan edukasi donor darah dan mitigasi bencana sebagai bagian dari pembangunan manusia dan penguatan ketahanan sosial.
Dukungan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, fasilitasi sumber daya, integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi berbasis hasil sangat diperlukan.
Program tidak boleh berhenti pada seremoni dan dokumentasi kegiatan. Setiap agenda harus memiliki sasaran, kesinambungan, pembagian peran, serta indikator manfaat yang jelas.
PMI Lampung diharapkan terus memperkuat pelayanan dan edukasi donor darah, memperluas kemitraan, menjaga standar keselamatan, serta membangun komunikasi publik yang terbuka dan mudah dipahami.
Pengembangan basis pendonor sukarela perlu menjadi salah satu prioritas. Sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, tempat ibadah, perusahaan, dan komunitas dapat menjadi simpul gerakan donor darah.
Pemanfaatan teknologi, termasuk aplikasi Donorku yang telah diperkenalkan PMI Lampung untuk membantu pendaftaran dan pemantauan riwayat donor, juga dapat memperkuat komunikasi antara pendonor dan penyelenggara pelayanan darah.
Sementara itu, DPD LPM Lampung dapat memperkuat pengorganisasian masyarakat, mendorong pendidikan kebencanaan berbasis komunitas, serta menghubungkan kebutuhan lokal dengan para pemangku kebijakan.
Perguruan tinggi dan kalangan profesional dapat memberikan kontribusi melalui penelitian, pendampingan, pelatihan, dan evaluasi.
Media massa juga memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi yang akurat sekaligus mengawal keberlanjutan komitmen bersama.
Masyarakat sendiri bukan sekadar penerima manfaat yang pasif. Warga dapat membangun kelompok pendonor, mengikuti pelatihan kesiapsiagaan, menyusun kesepakatan lingkungan, menjaga komunikasi antarwarga, serta membantu memastikan informasi darurat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Partisipasi semacam inilah yang akan mengubah sebuah program menjadi gerakan sosial yang tumbuh dari kesadaran bersama, bukan sekadar agenda kelembagaan.
Dari Kegiatan Menuju Gerakan yang Berkelanjutan
Tantangan terbesar bukan semata-mata kurangnya kegiatan, melainkan bagaimana memastikan setiap kegiatan saling terhubung dan menghasilkan perubahan nyata.
Karena itu, diperlukan ruang koordinasi yang mempertemukan pemerintah daerah, PMI, LPM, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, komunitas relawan, dunia usaha, dan media.
Melalui ruang kolaborasi tersebut, para pemangku kepentingan dapat merumuskan agenda tahunan, memetakan kebutuhan masyarakat, membagi tanggung jawab, menyusun mekanisme edukasi, serta melaksanakan evaluasi yang melibatkan warga.
Untuk donor darah, misalnya, dapat dibangun gerakan pendonor sukarela berbasis kecamatan, kampus, tempat kerja, dan komunitas. Setiap kelompok dapat memiliki pendataan pendonor, jadwal kegiatan, serta mekanisme komunikasi dengan UDD PMI.
Sementara untuk mitigasi bencana, setiap komunitas dapat didorong memiliki peta risiko sederhana, jalur evakuasi, kelompok relawan, titik kumpul, dan mekanisme penyebaran informasi darurat.
Setiap wilayah memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat diseragamkan. Pemetaan sosial dan risiko harus menjadi dasar dalam menentukan bentuk edukasi, sasaran pendonor, kebutuhan pelatihan, serta dukungan bagi kelompok rentan.
Program juga perlu memberikan ruang bagi pengetahuan lokal dan pengalaman warga, dengan tetap berpedoman pada informasi serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keberhasilan tidak ditentukan oleh siapa yang paling banyak menyelenggarakan kegiatan, melainkan oleh seberapa kuat kolaborasi dibangun dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Pemerintah menyediakan arah dan dukungan kebijakan. PMI menjaga kapasitas pelayanan kemanusiaan. LPM memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Lembaga pendidikan serta komunitas menyumbangkan pengetahuan dan tenaga.
Sementara itu, masyarakat menjadi pelaku utama perubahan.
Penutup: Merawat Kehidupan sebagai Tanggung Jawab Bersama
Donor darah dan mitigasi bencana mengajarkan pesan yang sama: menyelamatkan kehidupan adalah tanggung jawab bersama.
Donor darah mengingatkan bahwa kepedulian dapat memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Di Lampung, kebutuhan sekitar 7.000–7.500 kantong darah setiap bulan menjadi pengingat bahwa solidaritas kemanusiaan harus hadir setiap hari, bukan hanya ketika ada kegiatan sosial.
Mitigasi bencana mengajarkan bahwa kepedulian harus disertai pengetahuan dan kesiapan agar risiko dapat dikurangi. Keduanya menuntut kehadiran kelembagaan yang kuat sekaligus masyarakat yang berdaya.
Sudah saatnya agenda donor darah dan sosialisasi mitigasi bencana dikembangkan melampaui kegiatan insidental. Pemerintah daerah, PMI Lampung, DPD LPM Lampung, dan seluruh elemen masyarakat perlu membangun kemitraan yang konsisten, terbuka, serta berorientasi pada keselamatan dan martabat manusia.
Inilah investasi sosial yang manfaatnya mungkin tidak selalu terlihat seketika, tetapi sangat menentukan kualitas kehidupan bersama. Sebab, masyarakat yang kuat bukan hanya masyarakat yang mampu bangkit setelah krisis, melainkan masyarakat yang sejak awal memelihara kepedulian, saling menjaga, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai risiko.
Dari solidaritas donor darah hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana, kita sesungguhnya sedang merawat satu nilai yang sama: kehidupan manusia terlalu berharga untuk dihadapi sendirian. ***