LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM–
Masyarakat yang kehilangan sertifikat tanah tidak bisa langsung memperoleh dokumen pengganti. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewajibkan pemegang hak mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) atau pejabat yang ditunjuk sebelum sertipikat pengganti diterbitkan.
Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengambilan sumpah menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kebenaran keterangan pemohon sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dokumen pertanahan.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas pernyataan kehilangan sertifikat tanah.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertifikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Jakarta, Senin (18/11/2026).
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permintaan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Sebab, tidak menutup kemungkinan sertifikat yang dilaporkan hilang sebenarnya masih berada dalam penguasaan pihak lain karena hubungan hukum tertentu.
Selain pengambilan sumpah, proses penerbitan sertipikat pengganti juga harus melalui tahapan pengumuman. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut untuk mengajukan keberatan.
Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila terdapat keberatan yang dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, hilangnya dokumen fisik sertifikat tanah tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang atas tanah tersebut. Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya bertujuan menyediakan kembali dokumen resmi sebagai tanda bukti hak dengan tetap mengacu pada data pendaftaran tanah serta memperhatikan kepentingan pihak lain.
Tak hanya karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan, misalnya akibat serangan rayap, kebakaran, maupun banjir. Namun, proses penerbitannya tetap harus memenuhi persyaratan sesuai kondisi sertifikat yang dimiliki.
Sementara itu, bagi masyarakat yang telah menggunakan Sertifikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak berarti kehilangan data kepemilikan tanah. Sebab, data sertifikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan.
ATR/BPN pun mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertifikat agar segera mengurus penerbitan dokumen pengganti melalui Kantor Pertanahan setempat.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertifikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.
(Rohman)