✕

Perguruan Tinggi dan Pemprov Lampung Kolaborasi Bangun Desaku Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 18 November 2026 12:09
Penulis dan ilustrasi HELO LAMPUNG

Oleh Drs. H.M. Shobir Toyyib M Hum
Mahasiswa S3 PMI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

SILATURAHMI dan dialog Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama para rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Provinsi Lampung di Mahan Agung merupakan momentum penting dalam merumuskan arah baru pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut bukan sekadar ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi, melainkan juga membuka peluang terbentuknya sinergi yang lebih substantif antara kekuatan kebijakan pemerintah, kapasitas intelektual perguruan tinggi, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk DESAKU MAJU, yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan desa sebagai bagian dari kontribusi Lampung menuju Indonesia Emas 2045.

Berbagai kondisi dan tantangan pembangunan daerah turut menjadi pembahasan, mulai dari potensi sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, persoalan kemiskinan, hingga capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu pesan penting yang mengemuka adalah harapan agar perguruan tinggi mengambil peran lebih aktif melalui penelitian dan riset terapan yang mampu menjawab persoalan pembangunan daerah. Terutama dalam pengembangan komoditas unggulan Lampung, seperti padi, singkong, jagung, kopi, kakao, pisang, dan berbagai potensi ekonomi lokal lainnya.

Respons positif para rektor dan pimpinan perguruan tinggi terhadap ajakan tersebut bahkan melahirkan Forum Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung sebagai ruang komunikasi dan kolaborasi.
Perkembangan ini patut dipandang sebagai peluang strategis untuk membangun ekosistem pembangunan daerah yang lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan, inovasi, dan partisipasi masyarakat.

Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: bagaimana memastikan sinergi tersebut tidak berhenti pada komitmen dan kesepahaman, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat?
Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak refleksi kritis dalam tulisan ini.

Potensi Sumber Daya Alam dan Tantangan Pembangunan Manusia

Provinsi Lampung memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta berbagai aktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal merupakan bagian penting dari struktur perekonomian daerah.

Komoditas padi, singkong, jagung, kopi, kakao, dan pisang bukan sekadar produk pertanian, melainkan sumber penghidupan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pedesaan. Akan tetapi, besarnya potensi sumber daya alam tidak serta-merta menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Di sinilah terdapat persoalan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius. Kekayaan sumber daya alam harus mampu dikonversi menjadi peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Persoalannya bukan semata-mata bagaimana meningkatkan produksi komoditas, melainkan juga bagaimana menciptakan nilai tambah dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama dalam mata rantai ekonomi.

Petani, misalnya, tidak cukup hanya didorong untuk meningkatkan hasil panen. Mereka juga membutuhkan penguasaan teknologi, akses pembiayaan, kelembagaan ekonomi yang kuat, kepastian pasar, kemampuan mengolah hasil produksi, serta posisi tawar yang lebih baik.

Demikian pula pengembangan singkong, jagung, kopi, kakao, dan pisang. Potensi komoditas tersebut perlu diarahkan pada pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk, inovasi teknologi, dan penguatan jaringan pemasaran.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Persoalan kemiskinan dan kualitas IPM yang disampaikan dalam paparan Gubernur menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah harus menempatkan manusia sebagai orientasi utama. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Artinya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi daerah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraannya.

DESAKU MAJU: Membangun Desa, Membangun Masa Depan Lampung
Program DESAKU MAJU perlu dipahami dalam perspektif pembangunan yang lebih luas. Desa bukan sekadar wilayah administratif atau objek pelaksanaan program pemerintah. Desa merupakan ruang kehidupan masyarakat, pusat aktivitas ekonomi lokal, tempat tumbuhnya modal sosial, sekaligus basis pengembangan potensi sumber daya daerah.

Karena itu, pembangunan desa semestinya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas manusia, kelembagaan sosial, ekonomi masyarakat, dan kemandirian desa.

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat program.
Masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal, pengalaman, keterampilan, dan modal sosial yang dapat menjadi kekuatan pembangunan apabila diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif.

Program DESAKU MAJU akan memiliki makna pembangunan yang lebih mendalam apabila mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya prakarsa dan kemandirian dari bawah.

Hal ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif dan sektoral, tetapi juga integratif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Pembangunan desa harus mampu menghubungkan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, teknologi, kelembagaan masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dengan pendekatan tersebut, DESAKU MAJU berpeluang menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Perguruan Tinggi: Dari Menara Gading Menuju Laboratorium Sosial Pembangunan

Salah satu isu penting dalam dialog Gubernur dengan para pimpinan perguruan tinggi adalah harapan agar dunia akademik memberikan kontribusi lebih nyata melalui penelitian dan riset terapan.

Harapan ini sejalan dengan fungsi strategis perguruan tinggi sebagaimana tercermin dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selama ini, berbagai penelitian telah dilakukan oleh perguruan tinggi. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil penelitian tersebut dapat diimplementasikan, dikembangkan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan publikasi ilmiah. Lebih dari itu, perguruan tinggi perlu membangun jembatan antara pengetahuan akademik dan kebutuhan nyata masyarakat.

Riset tentang peningkatan produktivitas singkong, misalnya, harus dapat diterjemahkan menjadi teknologi dan praktik budidaya yang bisa diterapkan petani. Penelitian tentang kopi dan kakao perlu diarahkan pada peningkatan kualitas, pengolahan hasil, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar.

Demikian pula penelitian tentang jagung, padi, dan pisang harus mampu memberikan solusi terhadap persoalan produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran.
Namun, riset terapan tidak boleh berhenti pada aspek teknis dan produktivitas.

Penelitian sosial-ekonomi juga diperlukan untuk memahami struktur penguasaan sumber daya, hubungan produksi, kelembagaan petani, akses permodalan, posisi tawar masyarakat, serta distribusi keuntungan. Dengan demikian, perguruan tinggi dapat berperan sebagai pusat pengembangan inovasi sekaligus mitra strategis dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, pembentukan Forum Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung perlu ditindaklanjuti melalui agenda kerja yang jelas dan terukur. Forum tersebut dapat menjadi ruang pemetaan kepakaran, konsolidasi hasil penelitian, penyusunan agenda riset unggulan daerah, serta pengembangan kerja sama lintas perguruan tinggi.

Setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan keilmuan yang berbeda. Karena itu, kolaborasi memungkinkan setiap institusi memberikan kontribusi berdasarkan kompetensi dan kapasitas masing-masing.

Pemerintah daerah dapat menyediakan ruang kebijakan dan fasilitasi, sedangkan perguruan tinggi menghadirkan kajian ilmiah, inovasi, serta rekomendasi berbasis bukti.
Inilah bentuk kemitraan yang diharapkan: pemerintah tidak berjalan sendiri, sementara perguruan tinggi tidak terpisah dari realitas pembangunan masyarakat.

KKN sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi lain yang menarik dalam dialog tersebut adalah keterlibatan mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
Pengalaman kolaborasi lintas perguruan tinggi, antara lain Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), dan UIN Raden Intan Lampung, merupakan modal awal yang patut dikembangkan.

Kegiatan KKN bersama dapat ditransformasikan menjadi model pengabdian lintas disiplin ilmu yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Mahasiswa dari berbagai program studi dapat ditempatkan dalam satu kesatuan kegiatan pemberdayaan sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Mahasiswa bidang pertanian dapat membantu pengembangan komoditas unggulan. Mahasiswa bidang teknologi dapat memberikan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna. Mahasiswa bidang ekonomi dapat membantu penguatan UMKM, koperasi, dan pemasaran produk lokal. Sementara itu, mahasiswa bidang sosial dan keagamaan dapat berkontribusi dalam penguatan kelembagaan masyarakat, pendidikan, dan modal sosial.

Dalam konteks ini, KKN sebaiknya tidak hanya menjadi kegiatan akademik untuk memenuhi kewajiban mahasiswa, tetapi juga menjadi bagian dari proses transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat.
Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kesinambungan pendampingan.

Jangan sampai setelah mahasiswa selesai melaksanakan KKN, seluruh kegiatan berhenti tanpa meninggalkan kelembagaan, keterampilan, atau sistem yang dapat dilanjutkan oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan keterlibatan dosen pembimbing, pemerintah desa, perangkat daerah, dan kelembagaan masyarakat agar program yang telah dirintis dapat terus berkembang.

KKN harus menjadi bagian dari siklus riset, penerapan inovasi, pendampingan, evaluasi, dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam: Pembangunan yang Memanusiakan Manusia

Dalam perspektif keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam, pembangunan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses peningkatan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik.

Pembangunan juga merupakan proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan martabat manusia, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih adil serta sejahtera.

Nilai-nilai Islam memberikan landasan etik yang relevan dalam membangun paradigma tersebut.

Pertama, ta'awun, yaitu semangat saling menolong dan bekerja sama. Nilai ini menjadi dasar penting bagi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Kedua, amanah, yaitu tanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan menjalankan kebijakan pembangunan. Setiap program harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketiga, 'adalah, yaitu keadilan. Pembangunan harus memberikan kesempatan dan manfaat yang lebih merata, terutama kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Keempat, maslahah, yaitu orientasi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat luas. Keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan manusia, bukan hanya dari capaian administratif.

Kelima, kemandirian dan pemberdayaan. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengenali persoalannya, mengelola potensinya, mengambil keputusan, serta menentukan arah perubahan kehidupannya.

Perspektif tersebut mempertegas bahwa pembangunan yang berorientasi pada manusia tidak hanya membangun kemampuan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab sosial, solidaritas, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, Pengembangan Masyarakat Islam dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkaya pendekatan pembangunan daerah.

Tantangan dan Agenda Tindak Lanjut

Meskipun peluang kolaborasi telah terbuka, implementasinya tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan.

Pertama, diperlukan keselarasan antara agenda riset perguruan tinggi dan prioritas pembangunan daerah. Penelitian harus berangkat dari persoalan nyata serta memiliki peluang untuk diterapkan.

Kedua, diperlukan integrasi antara hasil penelitian, program pengabdian kepada masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah. Ketiganya tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Ketiga, perlu disusun mekanisme pendampingan dan evaluasi yang jelas agar kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki kesinambungan.

Keempat, diperlukan indikator keberhasilan yang terukur. Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah penelitian, kegiatan KKN, atau desa yang dikunjungi, tetapi harus dilihat dari perubahan kapasitas masyarakat, produktivitas, pendapatan, kekuatan kelembagaan, dan kualitas kehidupan.

Kelima, penting membangun kemitraan dengan dunia usaha, koperasi, lembaga keuangan, dan pelaku industri agar inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi dapat terhubung dengan ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, terdapat sejumlah agenda tindak lanjut yang layak dipertimbangkan: Menyusun peta kepakaran dan hasil riset. Forum Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi perlu menyusun peta kepakaran, hasil penelitian, serta potensi pengabdian setiap perguruan tinggi.

Memetakan Kebutuhan Riset Terapan.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama perguruan tinggi perlu mengidentifikasi kebutuhan riset berdasarkan komoditas unggulan dan persoalan pembangunan di setiap wilayah. Mengembangkan KKN Tematik Kolaboratif. Kegiatan ini dapat menjadi bagian dari pendampingan dan penguatan program DESAKU MAJU dengan melibatkan mahasiswa lintas disiplin ilmu.

Membangun desa percontohan pemberdayaan. Desa percontohan dikembangkan berdasarkan hasil riset, inovasi, dan kolaborasi lintas perguruan tinggi. Menyusun sistem pemantauan dan evaluasi bersama. Sistem ini diperlukan untuk mengukur dampak program terhadap produktivitas, pendapatan, kapasitas kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menjamin kesinambungan pendampingan. Keberlanjutan program harus ditopang oleh kelembagaan desa, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Agenda tersebut dapat menjadi landasan untuk mengubah komitmen kolaborasi menjadi gerakan pembangunan yang lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Penutup: Membangun Lampung dengan Ilmu Pengetahuan dan Kekuatan Masyarakat

Silaturahmi dan dialog Gubernur Lampung bersama para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Mahan Agung telah membuka ruang pemikiran penting tentang masa depan pembangunan daerah.

Harapan Gubernur agar perguruan tinggi terlibat aktif melalui riset terapan, inovasi, dan pendampingan masyarakat merupakan peluang untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dan kebutuhan pembangunan.

Lahirnya Forum Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung menjadi modal kelembagaan yang perlu ditindaklanjuti dengan agenda kerja nyata. Namun, keberhasilan kolaborasi tersebut pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya pertemuan, kesepakatan, atau program yang dirumuskan.

Ukuran utamanya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Apakah petani semakin produktif dan memiliki posisi tawar yang lebih baik? Apakah komoditas unggulan desa mampu menghasilkan nilai tambah?

Apakah koperasi dan UMKM semakin kuat? Apakah masyarakat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik? Apakah kemiskinan dapat ditekan dan kualitas pembangunan manusia meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi orientasi dalam mengevaluasi arah pembangunan. DESAKU MAJU menuju Indonesia Emas 2045 semestinya tidak hanya dimaknai sebagai agenda pembangunan wilayah, tetapi juga sebagai ikhtiar membangun manusia dan masyarakat yang berdaya, mandiri, produktif, serta memiliki martabat.

Pada akhirnya, masa depan Lampung tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola potensi tersebut secara bijaksana, adil, dan berkelanjutan.

Pemerintah memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan. Perguruan tinggi memiliki ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Dunia usaha memiliki kekuatan investasi dan jaringan ekonomi. Sementara itu, masyarakat memiliki potensi, pengalaman, serta energi sosial yang menjadi fondasi pembangunan.

Keempat kekuatan tersebut perlu dipertemukan dalam satu orientasi: pembangunan yang benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Sebab, Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya dengan membangun kota-kota besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia Emas harus dibangun dari desa-desa yang berdaya, masyarakat yang mandiri, sumber daya manusia yang berkualitas, serta pembangunan yang berkeadilan. Dari desa-desa di Lampung, ikhtiar menuju Indonesia Emas 2045 harus mulai diwujudkan hari ini. ***

*) Catatan Penulis:

Tulisan ini merupakan opini dan refleksi akademis pribadi atas dialog pembangunan antara Gubernur Lampung dan para rektor serta pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Lampung. Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan resmi Pemerintah Provinsi Lampung.

Berita Terkini