LAMPUNG, HELOINDONESIA.COM — Tokoh masyarakat dan politik asal Lampung, Alzier Dianis Thabranie (ADT), menanggapi rencana pemerintah pusat memotong dana transfer ke daerah. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk berbenah diri — bekerja lebih produktif, bukan malah sibuk “gawenya maling”.
Alzier menilai banyak daerah kini terpuruk, anggaran defisit, namun justru kekayaan para pejabatnya kian menumpuk. “Giliran dana transfer dari pusat mau dipotong, baru pada panik. Terutama pejabat yang tak punya ide dan kreativitas,” ujarnya kepada Helo Indonesia, Kamis (9/12/2025).
Baca juga: DAU Lampung Dipotong Rp580 M, 18 Gubernur Protes ke Menkeu
Menurut mantan Ketua DPD Golkar Lampung itu, pemotongan dana pusat seharusnya dijadikan pemicu bagi kepala daerah untuk adu gagasan dan inovasi agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.
“Kepala daerah jangan cuma fokus menambah pundi-pundi pribadi. Ini waktunya kerja keras, bukan cari celah,” tegasnya.
Alzier bahkan mengusulkan agar pemerintah meninjau ulang pemekaran daerah yang gagal mandiri, seperti Kabupaten Pesawaran, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Dari awal penataannya sudah salah. Banyak daerah baru tidak sejahtera, malah jadi ladang korupsi bagi aparat dan ASN-nya. Duit rakyat habis dikutilin,” katanya.
Ia juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang menguras APBD tanpa diimbangi kinerja nyata. "Banyak pegawai nganggur, malas kerja, tapi gajinya besar. Kalau perlu, pangkas saja yang tak produktif. Bayangkan, belanja pegawai bisa sampai 60 persen dari APBD!” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Termasuk di antaranya, Pemprov Lampung yang akan mengalami pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp580 miliar.
Kebijakan ini membuat banyak pemerintah daerah harus mencari cara menutup kekurangan anggaran, terutama untuk pembayaran gaji ASN dan PPPK.
Dampaknya langsung terasa. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyebut pemotongan TKD akan menghambat pembangunan di wilayahnya.
“Kalau pemotongan ini tetap jalan, bagaimana kami bisa bangun infrastruktur dan bayar tenaga honorer?” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Mualem, menjadi salah satu yang paling vokal menolak. Ia mengungkapkan, anggaran daerahnya terpangkas hingga 25 persen, terutama pada Dana Bagi Hasil (DBH). (HBM)
-
