Penulis Dr. Edarwan, SE., M.Si.
Pemerhati Kebijakan Publik dan Ekonomi
RUPIAH kembali berada di ruang gawat. Pada 26 Mei 2026, kurs jual dollar Amerika Serikat di sejumlah bank besar sudah mendekati Rp17.900. BTN mencatat kurs jual Rp17.890, BNI dan BCA Rp17.835, Bank Mandiri Rp17.810, BRI Rp17.800, CIMB Niaga Rp17.795, dan Bank Permata Rp17.765. Angka-angka ini bukan sekadar deretan kurs harian. Ia adalah alarm bahwa rupiah sedang menanggung tekanan berat.
Dalam situasi seperti ini, sorotan publik biasanya langsung tertuju kepada Bank Indonesia. Seolah-olah nasib rupiah sepenuhnya berada di tangan bank sentral. Padahal persoalannya tidak sesederhana itu.
Dr. Edarwan, SE., M.Si.
Bank Indonesia memang memiliki mandat menjaga stabilitas nilai rupiah. Karena itu, kenaikan BI-Rate menjadi 5,25 persen dapat dipahami sebagai langkah defensif. BI ingin menahan arus modal keluar, menjaga kepercayaan pasar, mengendalikan ekspektasi inflasi, dan memberi pesan bahwa rupiah tidak dibiarkan bergerak liar.
Namun, menaikkan suku bunga hanyalah satu alat. Penting, tetapi tidak sakti. Dalam tekanan geopolitik global, suku bunga sering kali hanya menjadi rem darurat. Ia bisa memperlambat laju pelemahan, tetapi belum tentu mampu membalikkan arah keadaan.
Masalahnya, tekanan terhadap rupiah hari ini tidak datang dari satu pintu. Ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, mendorong kenaikan harga minyak. Ketika harga minyak naik, kebutuhan dollar untuk impor energi ikut membesar. Indonesia, yang masih bergantung pada impor minyak dan BBM, otomatis menjadi rentan. Setiap gejolak harga energi dunia akan masuk ke dapur ekonomi nasional melalui kurs, inflasi, subsidi, dan harga barang.
Di sinilah batas kebijakan moneter terlihat jelas. BI bisa menaikkan suku bunga. BI bisa masuk ke pasar valas. BI bisa mengelola likuiditas. Tetapi BI tidak bisa sendirian mengurangi impor energi. BI tidak bisa sendirian memperbesar ekspor. BI tidak bisa sendirian membenahi industri yang masih tergantung bahan baku impor. BI juga tidak bisa sendirian menjaga disiplin belanja negara.
Karena itu, menyalahkan atau berharap sepenuhnya kepada BI adalah cara pandang yang terlalu sempit. Rupiah melemah bukan hanya karena tekanan pasar uang, tetapi juga karena fondasi ekonomi yang belum cukup kokoh menghadapi badai eksternal.
Dilema BI juga tidak ringan. Jika suku bunga dinaikkan terlalu tinggi, rupiah mungkin lebih stabil. Tetapi kredit menjadi mahal. Investasi melambat. Konsumsi masyarakat melemah. UMKM ikut tertekan. Sebaliknya, jika suku bunga dibiarkan rendah, rupiah bisa semakin tertekan dan harga barang impor naik. Dalam dua pilihan ini, tidak ada jalan yang sepenuhnya nyaman.
Karena itu, pekerjaan menyelamatkan rupiah harus menjadi agenda bersama. Pemerintah perlu menjaga APBN agar tetap kredibel dan tidak dibebani belanja yang tidak produktif. Ketika rupiah melemah dan harga minyak naik, subsidi energi serta pembayaran utang luar negeri bisa membengkak. Tanpa disiplin fiskal, pasar akan membaca APBN sebagai sumber risiko baru.
Dari sisi energi, pemerintah harus lebih serius mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Produksi energi domestik, biodiesel, energi baru terbarukan, dan efisiensi konsumsi tidak boleh lagi menjadi jargon tahunan. Setiap liter BBM impor adalah tambahan tekanan terhadap kebutuhan dollar.
Dari sisi perdagangan, ekspor bernilai tambah harus diperkuat. Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan komoditas mentah. Hilirisasi harus menghasilkan devisa, bukan sekadar proyek besar yang ramai dalam seremoni. Pada saat yang sama, impor barang konsumtif yang tidak mendesak perlu dikendalikan secara cerdas tanpa mengganggu kebutuhan industri.
Sektor keuangan juga harus waspada. Korporasi yang memiliki utang dalam dollar tetapi pendapatannya dalam rupiah perlu dikelola risikonya. Pelemahan kurs dapat membuat beban utang melonjak. Jika dibiarkan, tekanan nilai tukar bisa berubah menjadi tekanan neraca perusahaan.
Yang sering dilupakan adalah komunikasi kebijakan. Dalam pasar yang gelisah, satu kalimat pejabat bisa membuat keadaan lebih tenang atau justru lebih panik. BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan pemerintah harus berbicara dalam nada yang sama. Pasar tidak hanya membaca data. Pasar membaca arah, keseriusan, dan kredibilitas.
Rupiah yang melemah pada Mei 2026 adalah peringatan bahwa stabilitas mata uang tidak lahir dari satu instrumen kebijakan. Ia lahir dari kepercayaan. Kepercayaan terhadap bank sentral. Kepercayaan terhadap APBN. Kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengelola energi, perdagangan, industri, dan investasi.
Maka, benar bahwa BI harus bekerja keras. Tetapi lebih benar lagi bahwa BI tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian.
Rupiah tidak cukup dijaga dengan suku bunga. Rupiah harus ditopang oleh ekonomi yang lebih mandiri, fiskal yang disiplin, ekspor yang kuat, impor yang terkendali, dan kepemimpinan kebijakan yang berani melakukan pembenahan struktural.
Sebab, dalam badai global seperti sekarang, rupiah bukan hanya urusan Bank Indonesia. Rupiah adalah cermin kekuatan ekonomi nasional. ***